Kabarnusa.com – Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Wayan Sudirta dan Made Sumiati memaparkan visi misi di hadapan para pakar, akademisi dan tokoh masyarakat bagaimana mewujudkan “Jalan perubahan menuju Karangasem yang Maju, Berdikari, Harmonisdan Sejahtera, Berlandaskan Gotong Royong.
Pertama Sudirta menyoroti, peran birokrasi bagi masyarakat tidaklah kecil. Hampir 90% kehidupan masyarakat diatur oleh birokrasi.
Karenanya, niscaya birokrasi harus dibangun, disejahterakan, agar mereka tidak belepotan ketika berhadapan dengan masyarakat yang butuh pelayanan.
Sudirta menegaskan, komitmemnya untuk menganggarkan ULP(uang lauk pauk) untuk PNS, selain TPK (tunjangan peningkatan kinerja), untuk mencukupi kesejahteraan para pelayan masyarakat. Rekrutmen PNS.
“Kami jamin tidak ada pungutan apapun seperti yang selama ini diisukan terjadi tiap ada lowongan PNS bagi putra-putri kita, sehingga saat mereka bekerja sebagai PNS, tidak ada pikiran untuk kiri kanan mencari tambahan dari masyarakat, ”kata Sudirta, didampingi Sumiati, dalam paparan visi, misi dan program di hadapan 15 orang panelis, di gedung DPD PDIP Renon, Minggu (23/8/2015).
Membangun pemerintahan yang bersih dan bai, merupakan salah satu misi dari calon bupati yang aktif di gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain pernah menjadi penasihat hukuk ICW (Indonesia Corruption Watch), pendiri Bali Corruption Watch, pemerakarsa dan Ketua Kaukus Anti Korupsi DPD RI di Senayan.
SMS memaparkan visi misi ”Jalan Perubahan Menuju Karangasem yang Maju, Berdikari, Harmonisdan Sejahtera, Berlandaskan Gotong Royong.”
Diantara panelis yang hadir nampak Prof. Dr. Made Bakta (mantan Rektor UNUD), Prof. Dr. IGN Sudiana (ketua PHDI Bali), Dr. Nyoman Subanda (akademisi UNDIKNAS), Dr. Agung Sudiana (akademisi dan juga pengurus PHDI Kot Denpasar), Dr. Luh Kartini (akademisi UNUD), Prof. Sudiana (mantan Rektor UNDIKSHA), Bagus Sudibya (praktisi pariwisat), Dr. Luh Riniti Rahayu (akademisi yang juga Ketua LSM Perempuan Bali Sruti), Prof.Dr.Wayan Windia (gurubesar Fak. Pertanian UNUD), Dr. Tuni Sakabawa, SH (akademisi UNUD).
Paparan dipandu Wakil Sekretaris DPD PDIP Bali IGN Kesuma Kelakan, dibuka Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster.
”Kalau ada yang membayangkan ataupun menghembuskan, seakan kami ini bakalan serem dan menyebabkan birokrasi tidak sejahtera, itu pastilah bentuk kampanye hitam. Bagaimana mungkin saya menyengsarakan PNS, saudara dan keluarga saya banyak PNS juga,” papar Sudirta.
Sosok Sudirta dikenal sebagai aktivis yang kritis semasa Orde Baru, dan aktif dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kadangkala diplintir sebagai sikap kurang memahami kehidupan PNS di level terbawah.
Apalagi, di momen pilkada seperti sekarang, ada pihak yang berkepentingan mendiskreditkan Calon Bupati dari paket SMS (Wayan Sudirta-Made Sumiati) agar tak mendapat simpati PNS dan birokrasi.
Anggota DPRD Karangasem dari PDIP yang Sekretaris Tim Pemenangan SMS di Karangasem Wayan Sumatera menegaskan, hal itu itu tidaklah benar.
“Kami di Fraksi PDIP DPRD Karangasem habis-habisan memperjuangkan ULP untuk PNS, untuk memperbaiki kesejahteraan PNS. Ketika kami komunikasikan dengan Pak Sudirta selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, beliau setuju perjuangan kami,” sambungnya.
Bagaimana mungkin sampai ada isu, seakan-akan Pak Sudirta akan membuat PNS kurang sejahtera. Beliau ingin PNS sejahtera, agar tidak sampai ada PNS terjebak korupsi dan masuk penjara,”kata Wayan Sumatera, Anggota DPRD Karangasem dari PDIP, dan juga Sekretaris Tim Pemenangan SMS di Karangasem.
Sudirta juga berkomitmen tidak akan menjadikan PNS sebagai sarana kepentingan politik bupati dan menyerahkan manajemen birokrasi kepada Sekretaris Daerah. Bupati hanya membuat kebijaksanaan, aspek teknisnya diserahkan ke Sekda. (rhm)
