Isu Pergantian Menteri Menguat, Pakar UMY Ingatkan Bahaya Nepotisme

Yogyakarta – Isu perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Rencana reshuffle disebut akan berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan sejumlah nama mulai beredar sebagai calon pejabat baru di lingkar pemerintahan.

Pakar Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Zuly Qodir, menekankan reshuffle sebaiknya dilakukan secara profesional demi peningkatan kinerja pemerintahan.

Menurutnya, pergantian menteri harus menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar rotasi figur.

“Kementerian dengan rapor merah atau minimal kuning perlu direshuffle agar ada perbaikan kinerja,” jelas Zuly.

Ia juga menyoroti isu nepotisme dalam penempatan pejabat. Menurutnya, hubungan keluarga tidak menjadi masalah selama pejabat yang dipilih memiliki kapasitas dan profesionalitas. Namun, jika tidak profesional, hal itu berpotensi menumbuhkan praktik KKN baru.

Terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Zuly menilai kritik terhadapnya cukup banyak. Meski demikian, ia berharap posisi baru Bahlil sebagai Kepala Dewan Energi Nasional dapat membawa dampak positif, terutama dalam mendukung transisi menuju energi hijau.

Selain itu, sejumlah nama disebut masuk dalam bursa reshuffle. Juda Agung dikabarkan akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono.

Sementara Budi Djiwandono disebut akan mengisi posisi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono, yang dikabarkan bergeser menjadi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.

Zuly menegaskan, siapapun yang digeser dari jabatannya harus menerima keputusan dengan lapang dada. “Kalau pindah tempat dan nilainya lebih baik, itu positif. Tapi kalau terus menurun, sebaiknya istirahat,” pungkasnya.***