Jaga Inflasi, BI Bali Dorong Pembentukan BUMD Pangan di Klungkung

Bank Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk membentuk lembaga seperti Badan Usaha Milik Daerah BUMD pangan yang nantinya bisa menekan laju inflasi terutama saat permintaan barang kebutuhan pokok tinggi saat hari raya keagamaan./Dok.Kabarnusa

Semarapura – Bank Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk membentuk lembaga seperti Badan Usaha Milik Daerah BUMD pangan yang nantinya bisa menekan laju inflasi terutama saat permintaan barang kebutuhan pokok tinggi saat hari raya keagamaan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyatakan itu saat Rapat High Level Meeting (HLM ) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (2/11/2021).

Trisno pada kesempatan itu, mengapresiasi responsif Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dengan hadir dan mengikuti setiap Rapat HLM TPID di Kabupaten Klungkung.

Ketua Harian TPID Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra melaporkan distribusi bahan pangan di Kabupaten Klungkung sesuai dengan hasil pantauan Tim TPID Kabupaten Klungkung pada awal Bulan Oktober secara umum terpantau lancar, begitu juga dengan pasokan komoditas berjalan lancar.

Untuk pasokan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih cukup banyak dan posisi harga masih stabil tidak mengalami kenaikan harga, dan terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga yang dipantau oleh Tim TPID pada awal Bulan Oktober yakni, komoditas telur dari Rp. 24.000/kg menjadi Rp. 15.000/kg dan untuk telur kualitas super menjadi 17.500/kg, serta Tomat dari harga awal Rp. 6000/kg menjadi Rp. 4.000/kg.

Sedangkan Harga minyak curah maupun minyak kemasan mengalami kenaikan dari Rp. 17.000 menjadi Rp. 18.000/Ltr.

Mengenai ketersediaan stock babi untuk Hari Raya Galungan dan Kuningan 2021, Tim TPID memantau peternak babi di Desa Pau, dalam pantauan tim, untuk babi hidup seharga Rp.45.000/kg.  

Setelah mendengar paparan itu, Trisno berharap Pemkab Klungkung bisa membentuk BUMD dibidang Pangan, dapat berupa Koperasi, PT, atau CV.

Nantinya, BUMD pangan itu, bisa menekan inflasi yang terjadi di Kabupaten Klungkung dengan memiliki stok beras, cabai, telur, bawang merah hingga  minyak goreng sebagai kebutuhan yang sangat mempengaruhi masyarakat.

“Kalau tidak punya BUMD pangan, akan tergantung pengusaha, minimal tiga atau lima kebutuhan pokok, atau bisa menguasai pasar minimal 20 persen saja, harga bisa dikendalikan, kalau diserahkan pasar, mereka pengusaha maunya Untung,” katanya mewanti-wanti.

Dengan adanya stok barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, bawang putih dan lainnya maka harga akan bisa diintervensi dan tidak dipermainkan pasar sehingga bisa melindungi konsumen.

Trisno memberi apresiasi terhadap ide-ide.Bupati Klungkung Suwirta seperti pertanian termasuk penyediaan pupuk organik TOSS.

Kemudian, dia memberi contoh negara-negara seperrti Singapura dan Malaysia, bisa menguasai pasar mengendalikan harga-harga dan memenuhi kebutuhan pangan.

Disebutkan pula, setiap datang hari raya keagamaan Galungan dan Kuningan sejatinya sudah bisa diprediksi akan terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok seperti daging babi, bawang merah dan bawang putih hingga canangsari untuk umat Hindu.

“Kenapa tidak ada stok, mesti ada sesuatu cara, TPID harus memiliki tempat penyimpanan atau cold storage, sehingga dua bulan kemudian, bisa dijual saat Galungan atau Kuningan,” imbuhnya. 

Jadi, perlu ada intervensi pasar atau invisible hand yakni pemerintah. Kalau diserahkan mekanisme pasar semua makan kasihan rakyat harus menanggung melambungnya harga-harga pangan atau kebutuhan pokok.

Pada kesempatan itu, Trisno juga memaparkan perkembangan Inflasi Bali dan merekomendasikan beberapa hal kepada Tim TPID Kabupaten Klungkung yakni, Mendorong kerja sama Antar Daerah, terutama dengan wilayah produsen di Bali maupun luar Bali.

Selain itu, Pemanfaatan SIGAPURA untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak, Adopsi digitalisasi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan baik di bagian hulu maupun hilir, serta Pelaksanaan program pengendalian Inflasi (4K) sesuai kewenangan masing-masing OPD termasuk program seperti pasar murah, operasi pasar, sidak pasar, untuk mencegah penimbunan barang, dengan tetap mematuhi Protokol kesehatan. 

Pihaknya berharap Bali bisa maju seperti di Jawa dalam hal pengendalian Inflasi atau TPID dan Kabupaten Klungkung salah satunya yang berpotensi bisa bersaing dengan kabupaten lainnya di Bali dan Pulau Jawa.

“Kehadiran bupati di Rapat HLM TPID, sudah memberi nilai 9, kalau tidak dihadiri bupati pasti kalah, secara administrasi Klungkung sudah bagus, tinggal progam inovatif dan utamanya
diperbaharui namanya berubah, lebih digital sehingga lebih mengena,” Trisno menyarankan.

Demikian juga dalam pengendalian inflasi Kabupaten Klungkung harus melakukan inovasi agar inflasi terjaga rendah.

Tantangan ke depan cukup berat, tahun ini inflasi masih di hawah dua digit, agak rendah. Sementara pada tahun mendatang masalah pangan akan menjadi persoalan yang bisa membahayakan Indonesia dan dunia.

Bupati Suwirta dan Kepala BI Bali Trisno Nugroho meninjau lokasi tempat penggilingan beras yang dikelola salah satu KUD di Kabupaten Klungkung Yakni KUD Jaya Werdhi Takmung./Dok. Kabarnusa

Pada sambutannya, Bupati Suwirta mengajak TDIP Klungkung segera merubah pola pikir agar dapat menekan inflasi.

“Saya
menugaskan Sekda Klungkung untuk Segera membentuk satgas pangan, agar
Tim TPID dapat menekan inflasi di Kabupaten Klungkung,” serunya sembari
menegaskan dirinya akan memimpin langsung Tim Satgas Pangan.

Suwirta
juga menyampaikan, beberapa Inovasi Pemkab Klungkung, memiliki fungsi
dalam menekan inflasi, seperti TOSS Gema Santi, dimana TOSS Gema Santi
dihilir berfungsi untuk menuntaskan masalah sampah di Pemkab Klungkung.

Sedangkan
di hulu membantu terciptanya pertanian organik dan Inovasi Bima Juara
yang dapat menekan inflasi harga beras di Kabupaten klungkung. 

“Saya
menugaskan Dinas Pertanian untuk bekerjasama dengan Dinas Lingkungan
Hidup dan Pertanahan terkait mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali
mengenai Pertanian Organik,” tandasnya lagi.

Setelah
mengikuti rapat HLM TPID Klungkung, Bupati Suwirta dan Kepala BI Bali
Trisno Nugroho didampingi Deputi Direktur KPwI Bali Donny Heatubun dan Manajer atau Kepala Unit Kehumasan KPwI Bali Remon Samora bergerak meninjau lokasi tempat penggilingan beras dikelola salah satu KUD di Kabupaten
Klungkung Yakni KUD Jaya Werdhi Takmung.

Bupati Suwirta menjelaskan tentang implementasi dari penerapan konsep
Inovasi Bima Juara yang mampu menjaga harga beras di Kabupaten Klungkung
dari inflasi daerah. 

Trisno sempat berdiskusi dengan Bupati
Suwirta, untuk lebih mengoptimalkan keberadaan KUD tersebut dalam
memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Klungkung. (rhm)