Denpasar – Masyarakat hendaknya diberi ruang untuk memberi penilaian guna menjaga moral integritas dan intelektualitas figur figur yang akan menjadi Presidium Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Untuk itu, salah satu pengurus Majelis Nasional KAHMI Dr. Lukman Malanuang meminta panitia seleksi segera membuka nama-nama calon Presidium MN KAHMI.
“Presidium MN KAHMI ke depan tentu saja, orang yang harus punya integritas, intelektualitas dan punya moralitas yang tinggi,” tegas Lukman.
Mereka yang lolos akan menjadi pemimpin tertinggi di Presidium MN KAHMI. Untuk itu, panitia seleksi diimbau agar membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap calon calon yang sudah resmi mendaftarkan pencalonannya.
Hal ini sangat penting, kata mantan Pengurus Besar PB HMI ini, untuk menjaga integritas seorang pemimpin apalagi di KAHMI.
“Biarkan masyarakat ikut memberi penilaian,” kata mantan Ketua Cabang HMI Malang itu saat silaturahmi dengan jajaran Pengurus Majelis Wilayah KAHMI Bali dan Majelis Daerah (MD) Se- Provinsi Bali di Denpasar, baru baru ini.
Menurut alumnus Universitas Merdeka (Unmer) Malang ini, KAHMI sebagai tempat berhimpunnya alumni HMI harus memulai membangun tradisi pemilihan kepemimpinan yang transparan di semua level tingkatan.
Terlebih seperti momentum Munas KAHMI di Palu dalam waktu dekat ini, perlu mengimplementasikan nilai-nilai yang melekat pada diri kader HMI atau KAHMI seperti integritas, moral, intelektualitas.
Pengusaha tambang asal Sumbawa Nusa Tenggara Barat ini memandang, penting agar para calon Presidium MN KAHMI betul-betul bersih dan terjaga integritasnya sebagai pemimpin yang akan membawa masa depan KAHMI.
Lahirnya pemimpin di level nasional seperti KAHMI itu harus teruji baik di internal organisasi, keprofesian maupun legitimasi dari masyarakat yang turut memberikan penilaian.
Jadi, lebih awal masyarakat diberi kesempatan untuk memberi penilaian terhadap figur figur calon Presidium yang telah lolos verifikasi administrasi hingga saat pemilihan di Munas KAHMI.
“Saya kira masih ada waktu untuk masyarakat memberi penilaian, jadi pansel sebaiknya membuka nama-nama yang lolos verifikasi ke publik,” tandas Doktor alumnus IPB Bogor ini.
Pada bagian lain, Lukman menyampaikan pandangannya agar organisasi sebesar KAHMI ke depan harus bisa memainkan peran lebih strategis, kontributif, solutif terhadap jalannya pemerintahan di semua sektor.
Dari sisi legislasi, sudah saatnya KAHMI memilik lembaga Kajian legislasi dan konstitusi untuk menjadi jembatan bagi intelektual KAHMI baik guru besar maupun doktor untuk memberi pandangan, masukan setiap undang-undang yang dibahas di DPR.
“Kita secara intelektual sangat siap, guru besar dan doktor di KAHMI sangat melimpah, untuk menjalankan misi ini perlu membangun aliansi atau kerja sama dengan seluruh komisi di DPR,” sambungnya.
Hal penting lainnya kata Lukman, MN KAHMI harus bisa memetakan seluruh sumber daya di KAHMI sehingga bisa dioptimalkan kiprahnya ke lembaga -lembaga penyelenggara negara atau keprofesionalan seperti KPU, Bawaslu, KPPU, BUMN dan seterusnya.***
