Akselerasi Reformasi: Kemenkumham Bali Tancap Gas Menuju Birokrasi Modern

Inspektur Jenderal Kemenkumham, Reinhard Silitonga, menyampaikan birokrasi harus responsif, menghindari perlambatan dan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, demi peningkatan nilai Reformasi Birokrasi.

12 Maret 2025, 06:55 WIB

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali turut serta dalam Kick Off Meeting Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (Monev RKT RB) Triwulan I Tahun 2025.

Kegiatan daring Selasa, tanggal 11 Maret 2025 ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Wahyu Eka Putra, beserta Tim Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkum Bali.

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham sebagai penyelenggara, mengikutsertakan seluruh unit pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis.

Inspektur Jenderal Kemenkumham, Reinhard Silitonga, dalam kesempatan tersebut menyampaikan penegasan mengenai peran strategis Kementerian Hukum dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketujuh terkait penguatan reformasi hukum, politik, dan birokrasi, serta pentingnya optimalisasi inovasi digital dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan efisien.

Inspektur Jenderal Kemenkumham, Reinhard Silitonga, menyampaikan arahan kepada seluruh pimpinan unit pusat, wilayah, dan pelaksana teknis untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia menegaskan birokrasi harus responsif, menghindari perlambatan dan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, demi peningkatan nilai Reformasi Birokrasi. Lebih lanjut, beliau menekankan tiga poin krusial dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum:

Pertama, penyampaian laporan triwulanan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Kedua, komitmen pimpinan dalam mengawal dan memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

Ketiga, penerapan pengawasan berjenjang sebagai mekanisme kontrol untuk menjamin efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap tingkatan.

Berdasarkan tiga poin yang ditekankan, Inspektur Jenderal Reinhard Silitonga mengharapkan peningkatan signifikan pada indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum di tahun 2025.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menegaskan komitmen pihaknya untuk meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi melalui berbagai layanan di wilayah Bali.

“Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan, demi meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” tandasnya.

Kanwil Kemenkum Bali mengambil langkah nyata untuk mereformasi birokrasi. Kegiatan ini adalah bukti komitmen mereka untuk pelayanan publik yang lebih baik, sesuai dengan visi pemerintah. ***

Berita Lainnya

Terkini