Jangan Ada Intervensi dan Rekayasa Aklamasi di Kongres PAN

3 Januari 2015, 08:55 WIB

Dinamika  politik internal PAN menjelang kongres maret 2015 di Bali semakin tinggi, daerah daerah mulai mendeklarasikan dukungannya kepada masing masing kandidat seperti DPW, DPD di Sumatra Utara dan Bengkulu. Mereka menyatakan solid mendukung Hatta Rajasa untuk kembali tampil memimpin PAN 2015-2020

PAN sebagai partai yang bebas, terbuka untuk semua kalangan dengan semboyan terdePAN untuk semua golongan dan partai yang lahir sebagai anak kandung sekaligus sebagai pelopor gerakan reformasi, tentu saja PAN akan selalu terdepan dalam mencontohkan cara cara yang fair, demokratis, bebas dan terbuka  dalam proses sirkulasi kepemimpinannya kepada publik

Di mana kongres adalah pesta demokrasi internal, ajang pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kekuasaan partai. Disini kader dari seluruh Indonesia berkumpul untuk bertarung dalam ide dan gagasan kongrit untuk mengagregasi kepentingan rakyat.

Sebagai partai dengan basis konstituen orang orang terdidik, kaum menengah perkotaan sudah pasti bahwa dalam proses kompetisi merebut kepemimpinan, PAN wajib ain hukumnya menghindari saling intrik, jual beli suara, memaksakan kehendak kepada kader, menghalang-halangi kader untuk mengikuti pencalonan ketua umum.

Pengurus di daerah diberikan kesempatan untuk menilai rekam jejak, kontribusi setiap calon dan baru kemudian akan memutuskan dengan hati nurani pilihan politiknya. Jangan lagi ada pemaksaan kehendak dari siapapun termasuk pendiri partai yang sangat dihormati semua kader prof Amien Rais.

Karena publik tentu saja akan menilai sejauh mana proses demokratisasi yang terjadi dalam internal partai politik. Bila dalam proses internalnya demokratis tentu saja ketika diberikan mandat oleh rakyat untuk berkuasa dan memegang kekuasaan juga akan demokratis.

Pelajaran dari PPP dan Golkar akan sangat berharga bahwa ketika kekuasaan direbut dengan menghalalkan segala cara, memaksakan untuk aklamasi maka akan timbul perpecahan yang akan sangat banyak menguras energi dan sumber daya partai untuk konflik internal.

Akibatnya, rakyat yang harusnya diurus akan terbengkalai dan pasti akan dihukum rakyat sebagai pemilik kedaulatan suara pada momentum politik 5 tahunan ataupun pada pilkada 

Untuk itu Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan, Drajat Wibowo atau kader yang lain seperti Suyoto ketua DPW Jawa Timur yang sudah menyatakan dirinya ikut running, diberikan kesempatan sama untuk berkompetisi secara fair dan terbuka dengan mengedepankan ide, visi dan gagasan politiknya.

Jangan lagi  diciptakan dan direkayasa situasi agar terjadi aklamasi berbentuk lonjong karena seolah olah aklamasi ini akan menimbulkan situasi kebatinan yang tidak nyaman selama 5 tahun kepemimpinan siapapun yang nanti menang.

Maka voting adalah salah satu mekanisme demokratis yang syah untuk dilakukan. Yang menang merangkul yang kalah, yang kalah menghormati yang menang. Selamat berkongres

Penulis: Muhamad Adnan Rarasina, Ketua bidang Politik Garda Muda Nasional (DPP GMN)

Berita Lainnya

Terkini