Kakanwil Kemenkum Bali Dorong Kinerja Berkualitas dan Perencanaan Optimal Menuju 2026

Denpasar – Semangat baru menyelimuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali saat Kepala Kanwil, Eem Nurmanah, memberikan arahan strategis dalam Rapat Evaluasi Kinerja 2025 sekaligus Persiapan Program Kerja 2026, Senin (12/01).

Momentum ini menjadi titik refleksi penting atas capaian tahun sebelumnya, sekaligus pijakan kokoh untuk melangkah lebih terarah di tahun mendatang.

Dalam pesannya, Eem menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kuantitas capaian, melainkan dari kualitas kinerja yang nyata.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan evaluasi 2025 sebagai ruang pembelajaran mendalam, menelaah perjanjian kinerja serta target yang telah diraih, agar menjadi fondasi perbaikan dan penguatan di tahun 2026.

Lebih jauh, Eem mengingatkan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Ia menegaskan bahwa setiap target triwulan harus mengikuti ketentuan pusat demi menghindari deviasi yang berpotensi menurunkan penilaian kinerja.

Karena itu, ia meminta bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih cermat dalam memastikan alur pertanggungjawaban keuangan di setiap divisi.

Dalam aspek kepegawaian, Eem menekankan perlunya penilaian yang objektif dan terukur melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), baik triwulanan maupun tahunan.

Ia mendorong Bagian Tata Usaha dan Umum bersama Kelompok Kerja SDM menghadirkan narasumber dari BKN, agar penyusunan SKP selaras dengan rencana aksi tiap divisi serta mendukung pemetaan jabatan fungsional yang lebih tepat.

Tak berhenti di sana, Eem juga menyoroti Divisi Pelayanan Hukum untuk lebih mengoptimalkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak eksternal.

Menurutnya, sinergi lintas sektor akan memperkuat eksistensi dan peran Kanwil Kemenkum Bali di tengah masyarakat.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) pun mendapat perhatian khusus.

Eem mengarahkan agar divisi ini menjaga tertib administrasi sekaligus segera menyempurnakan SK Kelompok Kerja, sebagai langkah memperkuat tata kelola organisasi dan memastikan kelancaran rencana aksi.

Menutup arahannya, Eem mengingatkan seluruh jajaran untuk mulai menyiapkan data dukung perjanjian kinerja serta segera memproses SK Tim Kerja sebagai dasar pelaksanaan program 2026.

Ia berharap seluruh pegawai dapat bekerja lebih terencana, terukur, dan sinergis, demi mewujudkan Kanwil Kemenkum Bali yang semakin berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional.***