 |
| Pemkab Probolinggo menggelar rakor bersama jejaring Perempuan dan Anak melalui dinas terkait, Senin, 12 April 2021/Kabarnusa |
Probolinggo – Maraknya kasus perempuan dan anak sebagai korban tindak
kekerasan di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur perlu mendapatkan penanganan
khusus.
Karena itulah, upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberi penyuluhan
terhadap masyarakat akan pentingnya membangun kesadaran mereka akan hak-haknya
terus dilakukan.
Pemkab Probolinggo menggelar Rakor bersama jejaring Perempuan dan Anak melalui
dinas terkait, Senin (12/4/2021).
Dalam Rakor di kantor DP2KB Pemkab Probolinggo di Dringu dihadiri Kepala Dinas
DP2KB, Bappeda, Dinsos, Dinas Pendidikan, RSUD Waluyo Jati, RSUD Tongas, unit
PPA Polresta dan Komnas Perlindungan Anak.
Dr Tri Soesantari, Msi akademisi Universitas Airlangga menjelaskan tentang
bagaimana pentingnya pemerintah hadir di tengah tangah masyarakat.
“Pemerintah perlu meluruskan tentang permasalahan kekerasan perempuan dan
anak, terutama dalam kasus perkawinan dini,” imbuhnya.
Selain itu semua harus menekankan keaktifan anggota pelayan masyarakat seperti
Komnas Perlindungan Anak dan organisasi lainnya. “Apakah lembaga lembaga di
Probolinggo yg menangani permasalahan ini sudah ada?,” tanya Tri Suesantari.
Diibaratkan, membangun jalan,,membangun gedung dan yang lain lain itu cukup
gampang. “Namun membangun suatu karakter seseorang itu sangatlah sulit,”
imbuhnya.
Karna kekerasan terhadap perempuan dan anak ini banyak terjadi di tengah
masyarakat.yang penting peran serta masyarakat harus lebih maksimal.
Begitu juga ungkap IBDA Kumoro,SH dari Unit PPA Polresta Probolinggo
menekankan, perlunya memberikan wawasan terhadap masyarakat untuk menangani
kasus permasalahan yang ada.
Perlu adanya sinergi dengan lembaga lembaga yang terkait. “Kami berterima
kasih kepada masyarakat dan lembaga yang kusus menangani permasalahan
perempuan dan anak ini,” ungkap Kumoro. (ron)
