Kelompok Cipayung Plus Bali menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah terkait PPKM/Dok.Istimewa |
Denpasar – Pemerintah didesak segera membuka sektor pendidikan secara offline atau tatap muka dan sektor pariwisata untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan para aktivis ini Cipayung Plus Bali dalam sebagai tindak lanjut Rembug Pemuda “Dilema PPKM” pada 23 Agustus 2021.
Kelompok Cipayung Plus Bali tergabung diantaranya (Korwil V PP GMKI, Komda III PP PMKRI, PD KMHDI Bali, DPD IMM Bali, DPC PERMAHI Bali, GMKI Denpasar, GMKI Badung, PC KMHDI Denpasar, PC IMM Denpasar & PC IMM Badung).
Koordinator perwakilan kelompok Cipayung Plus Bali Arya Gangga menyampaikan sejumlah tuntutan.
Pemerintah Pusat harus segera membuat roadmap penanganan COVID-19 berlandaskan pada Undang-undang kekarantinaan Kesehatan
“Kami meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan menyampaikan grafik penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat agar tersalurkan secara merata, tepat sasaran dan transparan,” katanya dalam siaran pers.
Selain itu, mendesak Gubernur Bali untuk segera membuka sektor pariwisata guna pemulihan ekonomi masyarakat Bali.
Menuntut pemerintah pusat dan daerah agar segera membuka sektor pendidikan secara offline.
“Kami mendesak Gubernur Bali untuk segera mengevaluasi penanganan Covid-19 di Provinsi Bali karena dirasa telah gagal menurunkan angka Covid 19,” tandasnya..
Ditegaskan, mereka akan tetap melakukan gerakan sebagai bentuk pengawalan kami terhadap kebijakan pemerintah. (rhm)