Kembangkan Pariwisata, Raja Ampat Perlu Tiru Desa Adat di Bali

Raja Ampat (sumber foto:lokasiwisata.info)

Kabarnusa.com – Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat semakin dikenal dunia dan mulai dincar investor karenanya untuk pengembangan pariwisata dan masyarakat perlu meniru model penguatan kampung atau desa adat di Bali.

Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Perwakilan Papua Barat, Mervin.I.S.Komber, meminta pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan secara maksimal, kepada pelaku wisata di Raja Ampat. Terlebih, orang asli Raja Ampat.

Menurutnya, dari hasil kunjungan masa reses yang dilakukan baru-baru ini, melihat pengembangan potensi itu masih dilakukan secara parsial.

“Pemda Raja Ampat dan Pemprov Papua Barat, harus memberikan proteksi kepada pelaku usaha wisata yang asli Raja Ampat,” katanya dalam keterangan tertulisnya kepada Kabarnusa.com, Rabu  (6/1/2016).

Pasalnya, dikhawatirkan jika tidak ada pembinaan, semakin banyak pengusaha dari luar yang dapat menggusur para pelaku usaha pariwisata di Raja Ampat.

Selain itu , dengan kondisi saat ini dimana kita telah memasuki masyarakat ekonomi asean (MEA) maka bukan tidak mungkin akan semakin banyak pengusaha asing yang menanamkan investasi di kabupaten Raja Ampat.

Upaya pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah masih sangat minim.

Masyarakat inginkan agar kunjungan Presiden dan petinggi Negeri ini kemarin disertai dengn tindak lanjut dalam pengembangan dan perlindungan pariwisata disana.

“Saya berpendapat, perlu adanya pengembangan kampung adat seperti yang di lakukan Pemerintah Daerah di Bali,” katanya menegaskan.

Sebab, dengan kearifan lokal tersebut dapat menambah kekayaan Destinasi wisata di Raja Ampat,

selain itu juga harus dikembangkan pariwisata yg pro job, pro poor dan pro rakyat, pengembangan eco wisata, seni budaya dan nilai nilai kearifan lokal.

Sehingga hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi bagi keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat yang berkualitas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya mendesak pemerintah daerah, mengeluarkan kebijakan untuk pemanfaatan bahan pangan lokal masyarakat agar masyarakat disekitar lokasi yang bukan pelaku pariwisata dapat merasakan dampak positif dari penjualan hasil pertanian dan hasil lautnya.

Terkait opini tentang status pemerintahan di wilayah Raja Ampat untuk di jadikan provinsi otorita khusus pariwisata, bagi sy ditunda dulu krn tdk semua masyarakat memahami hal ini dan usulan ini harus didalami lagi.

“Saya setuju bagi pemekaran kabupaten-kabupaten Raja Ampat Utara dan Raja Ampat Selatan guna mempercepat pembangunan di daerah kepulauan Raja Ampat,” demkian Merwin. (rhm)