Kendalikan Inflasi, BI Minta TPID Badung Maksimalkan Perumda Pasar

Badung -Untuk mengendalikan Inflasi, Bank Indonesia meminta TPID Kabupaten Badung Maksimalkan Fungsi Perumda Pasar Dan MGS Peran Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS)

Caranya, menjadi Offtaker dengan menyerap gabah produksi petani di daerah Badung.

Hal ini menjadi kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pertengahan Mei lalu.

Hal itu terungkap saat Rakor dipimpin Pemkab Badung ini melibatkan Perwakilan Bank Indonesia Bali, BPD Bali, BPD Mangapura, Perumda MGS serta perwakilan Perangkat Daerah terkait.

Sekda Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan Perumda MGS memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor pangan.

Saat ini, lanjutnya, Perumda MGS mampu menyediakan beras kepada ASN Pemkab Badung dengan harga kompetitif.

“Kedepan Perumda MGS bisa berperan sebagai offtaker. Jadi Perumda MGS dapat membeli gabah diatas harga pasar.

Terutama saat musim panen yang biasanya diikuti penurunan harga gabah di tingkat petani,” jelas Arnawa.

Tambah dia,apabila Perumda MGS dapat menjalankan fungsinya sebagai offtaker dengan baik, maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan naik. Sehingga kesejahteraan petani akan meningkat.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, Diah Utari menyampaikan peran sebuah perumda dalam pengendalian inflasi sangat vital.

Karena berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemda untuk melakukan intervensi dalam stabilisasi harga pangan,
Termasuk harga di level petani.

Inflasi tahunan di Bali pada April tercatat 4,02 persen (yoy). Dan diharapkan dapat kembali dalam rentang sasaran 2,51 persen di akhir tahun.

“Tantangan kedepan adalah kenaikan permintaan pada periode hari-hari besar keagamaan nasional dan libur bersama. Bisa mendorong kenaikan harga,” tutur Diah Utari

Ditambahkan, dengan peran perumda selain sebagai offtaker produk pertanian, nantinya juga akan melakukan operasi pasar murah, mengoperaiskan gerai inflasi, juga menjadi distributor bahan pahan pokok (termasuk beras SPHP).

Diah Utari mengatakan perumda tidak akan bekerja sendiri. Agar lebih maksimal perlu bekerjasama dengan perudma lain dan memiliki jaringan luas dengan daerah penghasil/distributor utama melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD).

“Sehingga bisa terjadi keseimbangan antara daerah surplus dan minus. Agar supply bahan pangan tetap terjaga,” tega Diah Utari

Dalam rakor TPID Kabupaten Badung itu juga diarahkan agar perumda dapat melibatkan pembiayaan dari Perbankan. Maka dari itu BPD Bali yang memiliki skema kredit untuk sektor pertanian yakni Kredit Usaha Alsintan dan Kredit Priortas Sektor Pertanian (KPSP) akan diberdayakan pula.

Dikatakan Diah Utari, skema pembiayaan yang dikembangkan BPD Bali ini sangat bisa mendukung pembiayaan sektor pertanian.

Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan untuk memberikan insentif kepada bank-bank yang menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor prioritas.

Sektor prioritas itu termasuk kredit ketahanan pangan, hilirisasi, serta untuk UMKM.

“Komitmen serius Pemkab Badung didukung Perumda, Perbankan, pelaku usaha dan petani ini diharapkan dapat mendukung terciptanya stabilita sharga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Diah Utari.***