Para bupati dan wakil bupati terpilih di 6 kabupaten dan kota di Bali mempresentasikan komitmen pelayanan publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali/ist |
Denpasar – Kepala Perwakilan Ombusdan Provinsi Bali Umar Ibnu Allhattab
mengaku sangat malu jika semasa dirinya menjabat ada Bupati atau wali kota
sampai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pihaknya meminta agar para bupati dan wakil bupati bekerja jujur, dan fokus
pada pelayanan publik.
“Saya malu kalau dalam masa jabatan ada yang diperiksa KPK. Kalau para bupati
diperiksa KPK, maka saya malu karena dianggap Ombudsman tidak melakukan
pengawasan terhadap pelayanan publik,” ujarnya.
Umar menyampaikan itu saat bertemu para bupati dan wakil bupati terpilih di 6
kabupaten dan kota di Bali yang mempresentasikan komitmen pelayanan publik di
Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali, Rabu (10/3/2021).
Pihkanya juga meminta kepada para bupati dan wakilnya bekerja secara jujur
dalam melakukan pelayanan publik terutama infrastruktur dasar seperti
pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Keenam kabupaten dan kota yang dimaksud adalah Kota Denpasar, Badung, Tabanan,
Jembrana, Bangli dan Karangaem. Semua bupati dan wakil bupati terpilih hadir
kecuali Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem yang berhalangan hadir
dan hanya diwakilkan oleh Sekda.
Adapun para bupati dan wakil bupati terpilih antara lain I Gusti Ngurah Jaya
Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Denpasar, I Nengah Tamba-I Gede Ngurah Patriana Krisna sebagai Bupati dan
Wakil Bupati Jembrana, Sang Nyoman Sedana Arta-I Wayan Diar sebagai Bupati dan
Wakil Bupati Bangli, I Komang Gede Sanjaya-I Made Edi Wirawan sebagai Bupati
dan Wakil Bupati Tabanan serta I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Suiasa sebagai
Bupati dan Wakil Bupati Badung.
Sementara Karangasem diwakili oleh Sekdanya.
Umar memimpin presentasi kinerja pelayanan publik. Ombdusman Bali memberikan
apresiasi kepada para bupati terpilih yang datang mempresentasikan kinerja
pelayanan publik.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada para bupati dan walikota yang
datang sendiri untuk menjelaskan apa yang menjadi visi misi mereka dalam
keterbatasan waktu dan kesibukan mereka. Kecuali Bupati Karangasem tidak bisa
hadir karena anaknya menikah, dan wakilnya harus menerima kunjungan Kapolda
Bali,” ujarnya.
Menurut Umar, hasil pemaparan visi misi kinerja pelayanan publik untuk 6
kabupaten dan kota tersebut diakuinya masih banyak terjadi ketimpangan wilayah
yang cukup signifikan.
Ada kabupaten dan kota yang memang sudah sangat bagus seperti Kabupaten Badung
dan Kota Denpasar. Namun ada juga kabupaten yang masih harus terus digenjot
kinerja pelayanan publiknya.
“Kita melihat sepertinya ada ketimpangan antara daerah yang satu dengan yang
lainnya. Kita meminta agar kabupaten yang belum optimal harus mengejar
ketertinggalan mereka,” ujarnya.
Bagi daerah yang dinilai masih timpang maka diminta agar segera melakukan
berbagai inovasi yang terukur. Terlebih dari sisi inovasi dalam berbagai
infrastruktur dasar seperti yang sudah dilakukan di kabupaten yang sudah maju.
(rhm)