Ketua DPRD DIY: Perubahan Iklim Cermin Kegagalan Jaga Kelestarian Alam

Yogyakarta – Menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia pada 5 Juni mendatang, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menekankan urgensi tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian alam.

Perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi menjadi indikator nyata bahwa krisis iklim tengah terjadi, mengancam keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan.

Nuryadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi cuaca yang tak menentu. “Kita merasakan bahwa kondisi cuaca semakin hari semakin tidak menentu. Artinya apa? Tidak bisa diperdiksikan. Ya kalau orang Jawa dulu niten, tapi ini sudah semuanya hancur semua.

Artinya bahwa ilmu niten sudah tidak bisa menjadi patokan. Dan pasti salah satunya itu kita tidak bisa mengelola lingkungan hidup kita dengan baik. Pasti ada kealpaan pada waktu itu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/6).

Menurut Nuryadi, kondisi ini menjadi bukti kegagalan dalam mengelola lingkungan. Ia pun mendorong semua pihak, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk serius menangani isu lingkungan.

“Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tidak mungkin itu hanya menjadi tanggung jawab DIY saja. Namun jika setiap wilayah itu punya keinginan untuk memperbaiki lingkungan hidup, pasti nanti juga akan juga ada hasilnya,” tegasnya.

Belajar dari Pengalaman Lalu: Konservasi dan Perencanaan

Nuryadi turut bernostalgia pengalamannya dua dekade lalu saat menjadi anggota Komisi B DPRD DIY, mengingat upaya konservasi dengan penanaman cemara udang untuk mencegah abrasi. Ia menyoroti bahwa perlindungan alam membutuhkan perencanaan matang dan tindak lanjut berkelanjutan.

“Salah satu cara untuk supaya tidak bisa abrasi itu dengan cemara udang. Tapi ada yang bisa jalan dengan baik, ada yang tidak. Itu salah satu contoh, di mana hanya menjaga ke depan supaya alam ini bisa aman, bisa bersahabat dengan kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nuryadi menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk upaya konservasi.

“Mestinya kita juga mencoba cara lain untuk baik-baik dengan alam. Ini keinginan kita adalah sebagai warga rakyat. Sehingga konsekuensinya anggaran pun harus diadakan. Nanti di dasar mana atau di dasar siapa saja yang mau lakukan ini, baik itu tingkat satu, tingkat dua, itu harus kita selesaikan,” sambungnya.

Dampak Perubahan Iklim pada Petani dan Ketahanan Pangan

Tak hanya itu, Nuryadi juga menyoroti dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, khususnya bagi para petani sebagai kelompok paling terdampak. Ia menyinggung kondisi geografis Yogyakarta dengan garis pantai yang panjang, yang juga memerlukan perhatian khusus.

“Ya kita rasakan seperti sekarang ini, yang harusnya sudah kemarau tapi masih hujan. Coba lihat petani seperti apa ini. Kalau yang kemaraunya tentu ya tidak ada air. Mudah-mudahan supaya tidak terjadi kemarau panjang, ya kita distribusi (air) tentunya,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan tentang bencana longsor yang sering terjadi di DIY.

“Tidak hanya itu saja, kalau kita bicara Yogyakarta semua ada, termasuk longsor. Itu artinya apa? Kita berpikir sekarang bagaimana untuk tempat-tempat yang itu kita amankan. Salah satunya juga baik-baik dengan lingkungan hidup. Atau kita mencoba untuk memperbaiki yang ada. Jika kemarin ada satu kekeluan, ya kita sadarlah sekarang. Kalau enggak, semakin hari anak cucu kita tidak akan bisa menikmati dengan baik,” tuturnya.

Untuk menjaga sektor ketahanan pangan dan pertanian tetap optimal, Nuryadi mendorong optimalisasi lahan pertanian dengan tetap mengikuti regulasi yang berlaku.

“Salah satu pesan dari Gubernur (Ngarsa Dalem) adalah untuk pertanian tanah-tanah boleh digunakan dengan proses perizinan tertentu, jadi ya digunakan saja. Bahwa kondisinya riil kita ada yang subur, ada yang kurang air. Itu memang kondisi. Tapi bagaimanapun itu kita tidak bisa mengeluh, apapun yang kita lakukan,” ujarnya.

Peran Legislatif dan Eksekutif

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, Nuryadi menegaskan perannya sebagai legislator, bukan eksekutor.

“Gerakan untuk dari lingkungan hidup ya itu nanti bagaimana? Itu nanti eksekutif. Jadi kita mendorong pada eksekutif. Ide saya pasti sebagai panggilan rakyat, sebagai legislatif. Kami mendorong pada eksekutif untuk merencanakan sesuatu dan kami menjawab dengan anggaran. Jadi kita hanya tiga tugas dewan itu yakni hanya legislasi, budgeting, sama pengawasan. Kami tidak akan lepas daripada itu,” jelasnya.

Oleh karena itu, Nuryadi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam perencanaan dan penanggulangan isu lingkungan hidup.

“Kalau bicara lingkungan hidup, itu kan DIY kan sebuah bagian kecil. Pasti juga harus bersama dengan yang lainnya. Tapi kita harus memberikan kontribusi untuk itu. Tidak boleh lengah kita. Yang terpenting wilayah di atas jangan sampai kehabisan air ya,” pungkasnya ***