KKP Siapkan 79 Pelabuhan Tempat Pangkalan Kapal Perikanan Izin Pusat

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyiapkan 79 pelabuhan perikanan tempat pangkalan kapal perikanan izin pusat yang akan dikembangkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya agar dapat menerapkan PNBP pasca produksi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menjelaskan penangkapan ikan akan diatur berdasarkan kuota tangkapan (catch limit).

Selain itu, pengendalian dilakukan dengan perizinan mempertimbangkan kuota per kapal perikanan (ouput control).

Paus Sperma Terdampar di NTT Dibakar, BKKPN Kupang Cegah Penyebaran Penyakit

“Tahun ini kita siapkan 79 pelabuhan perikanan tempat pangkalan kapal perikanan izin Pusat yang akan dikembangkan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusianya agar dapat menerapkan PNBP pasca produksi,” ujar Muhammad Zaini dalam keterangan tertulis, Jumat 7 Desember 2022.

Pada bagian lain, Muhammad Zaini menambahkan, sejumlah program kegiatan telah disiapkan seperti pembagian zona penangkapan ikan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), implementasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi serta sistem kontrak penangkapan ikan.

Kemudian, pengembangan 4 pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), 10 lokasi integrated fishing port and international fish market (IFPIFM) phase I dan 10 lokasi IFPIFM phase II melalui pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Sedangkan dari dana alokasi khusus (DAK) kelautan dan perikanan pengembangan pelabuhan perikanan dilakukan pada 66 lokasi di 23 Provinsi.

KKP Targetkan Ekspor Perikanan USD7,13 Miliar pada Tahun 2022