KKP Teguhkan Langkah Besar: Baseline Emisi Lamun Jadi Fondasi Karbon Biru Nasional

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kamis (12/3) menorehkan langkah penting dalam pengendalian perubahan iklim dengan menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun.

Upaya ini bukan sekadar teknis, melainkan fondasi strategis untuk memperkuat tata kelola karbon biru nasional sekaligus menegaskan kontribusi sektor kelautan dalam menjaga bumi tetap lestari.

Melalui Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta, KKP menggandeng kementerian, lembaga, akademisi, serta mitra terkait.

Forum ini menjadi ruang krusial untuk menyatukan metodologi, memperkuat sistem data, dan memastikan pengelolaan emisi sektor kelautan berjalan terintegrasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menegaskan baseline emisi lamun adalah pijakan awal yang akan menentukan arah kebijakan karbon biru nasional.

“Data ini menjadi fondasi ilmiah untuk mengukur peran ekosistem pesisir dalam menyerap maupun melepaskan emisi GRK. Dari sini, kita bisa merumuskan kebijakan mitigasi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Lamun, bersama mangrove dan terumbu karang, dikenal sebagai “penjaga karbon” pesisir. Kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar menjadikannya aset alam yang tak ternilai dalam strategi mitigasi berbasis ekosistem.

Penetapan baseline emisi memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi awal cadangan karbon serta potensi emisi akibat perubahan ekosistem, sehingga kebijakan pengelolaan pesisir dapat lebih berkelanjutan.

Direktur Konservasi Ekosistem, Firdaus Agung, menambahkan penguatan metodologi dan tata kelola data emisi adalah kunci menuju pembangunan kelautan berkelanjutan.

“Dengan baseline yang kredibel, kontribusi ekosistem pesisir terhadap mitigasi perubahan iklim bisa terukur secara jelas dan mendukung agenda nasional,” jelasnya.

Pakar perubahan iklim dari IPB University, Rizaldi Boer, turut menekankan pentingnya pendekatan ilmiah agar kontribusi sektor kelautan terhadap pengendalian iklim dapat dihitung secara akurat.

Workshop ini juga menyoroti perlunya sistem data emisi yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi untuk mendukung pelaporan serta evaluasi kebijakan.

Sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru, KKP terus mendorong perlindungan ekosistem pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan menjaga lamun, mangrove, dan terumbu karang bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan masa depan bumi.***