Jakarta- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kementrian terkait, perlu melakukan pendalaman terkait adanya indikasi praktik bisnis yang tidak sehat, sehingga berdampak pada tingginya harga freight.
Harapan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi
penyelesaian masalah ekspor terkait kelangkaan kontainer dan ketersediaan kapal, di ruang rapat utama KSP, Selasa (7/9/2021).
KSP memberi perhatian atas kelangkaan kontainer untuk ekspor di Pelabuhan Indonesia. Sejumlah alternatif solusi ditawarkan, untuk mengatasi krisis peti kemas dalam negeri tersebut.
KSP Cegah Potensi Persebaran Gelombang Varian Baru Jelang Nataru di Yogyakarta
“Kita sudah siapkan opsi penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna menanggulangi permasalahan – permasalahan kelangkaan kontainer,” terang Moeldoko dalam keterangan tertulis diterima Kabarnsua.com. Selasa (7/9/2021)
Rapat kordinasi jarak jauh ini, juga menghadirkan 11 Kementerian terkait, 12 Asosiasi terkait ekspor dan logistic, dan 6 representative ownership perusahaan pelayaran.
Beberapa alternatif solusi yang bisa ditempuh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan kontainer, diantaranya pemberlakukan ketentuan pembatasan ekspor Kontainer kosong (Repo Container) dan kewajiban empty container untuk kapal yang masuk ke Indonesia.
KSP: Pembangunan GKI Yasmin Wujud Kemenangan Toleransi