|
| Gubernur Bali Wayan Koster/ist |
Denpasar – Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu kekuatan
sumber daya potensial lokal daerah patut didorong dan diperkuat kapasitasnya
untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah.
Pemerintah daerah wajib hadir mendampingi keberadaan BPD, begitu halnya yang
dilaksanakan di Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan itu dalam acara webinar Bank Pembangunan
Daerah se-Indonesia bertajuk Penguatan Permodalan BPD Untuk Meningkatkan Peran
BPD Dalam Membantu Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Masa dan Pasca
Pandemi Covid – 19, di ruang Vicon, Jayasabha, Denpasar, Rabu (23/12/2020).
Begitu dilantik, Koster langsung aktif dan pro aktif berhubungan dengan BPD
Bali sebagai salah satu agen pembangunan Bali. Saya sangat senang terlibat
dalam kebijakan pengembangan perekonomian daerah, serta aktif memberikan
masukan – masukan dalam pengembangan kapasitas BPD Bali, ” katamya.
Koster merinci upaya – upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung kapasitas
BPD dengan memberikan kucuran tambahan permodalan, memperkuat daya saing
dengan penerapan teknologi informasi sehingga daya saing dan persepsi publik
terhadap BPD semakin meningkat.
Pihaknyai ingin membangun citra BPD Bali sebagai banknya rakyat Bali, agar
terbangun spirit untuk menjadikan BPD sebagai pilihannya.
BPD Bali memiliki kinerja yang bagus sekali, terutama dalam mendukung UMKM
Bali. Hampir 40 persen kredit yang dikeluarkan, diperuntukkan bagi UMKM,”
bebernya yang kali ini turut didampingi Direktur Utama BPD Bali Nyoman
Sudharma serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi
Bali Cok Bagus Pemayun.
Upaya – upaya lain yang terus diupayakab dalam mendukung BPD yakni terus
menggalakkan pemanfaatan layanan BPD oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN)
baik di lingkungan Pemprov Bali maupun Pemkab/Pemkot se-Bali.
“Saat ini kami mendukung dari segi kebijakan dalam pengembangan nasabah agar
tidak sebatas perorangan namun juga korporasi. Kami mengajak para pelaku –
pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Bali untuk membuka rekening dan
memanfaatkan fasilitas BPD. Semisal BUMN – BUMN yang mengerjakan proyek –
proyek di Bali agar melakukan transaksi keuangannya melalui BPD Bali, sehingga
membantu pergerakan ekonomi Bali,” pungkasnya.
Senada Gubernur Koster, Ketua Komisioner OJK RI Wimboh Santoso selaku keynote
spech juga mengharapkan BPD frontline dan leading penggerak ekonomi di daerah,
sehingga patut didukung oleh pemerintah daerahnya masing – masing baik dari
segi permodalan maupun kebijakan.
Keynote spech lainnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Alfian
Novianto diharapkan bisa menjalankan fungsi intermediasi keuangan lainnya,
yang bisa berperan sebagai induk dari BPR.
Disamping juga bisa mencegah adanya intervensi atau upaya-upaya dari berbagai
pihak terhadap kegiatan usaha BPD yang dapat melanggar prinsip kehati-hatian
dan melanggar integritas dari sistem keuangan. (rhm)
