Diketahui, pada penghujung tahun 2021 ini (14 Desember 2021), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk kedua kalinya memberikan apresiasi kepada Kementerian dan Pemerintah Provinsi melalui ajang KPPU Award 2021 yang dilaksanakan dengan mengangkat tema “Persaingan Usaha, Kemitraan, dan Pemulihan Ekonomi”.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua KPPU Guntur S. Saragih, dengan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, memberikan penghargaan kepada 11 (sebelas) Kementerian dan 9 (sembilan) Pemerintah Provinsi yang memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan kebijakan persaingan dan pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah.
No. Kategori Peringkat Penerima
- Persaingan Usaha Tingkat Daerah Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Madya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi Lampung
Pratama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Bali
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta - Kemitraan Tingkat Daerah Utama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Madya Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pratama Pemerintah Provinsi Lampung
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur - Persaingan Usaha Tingkat Pusat Utama Kementerian Keuangan
Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Perdagangan
Pratama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Komunikasi dan Informasi - Kemitraan Tingkat Pusat Utama Kementerian Perindustrian
Madya Kementerian Perhubungan
Kementerian Koperasi dan UKM
Pratama Kementerian Pertanian
Kementerian BUMN
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indeks Persaingan Usaha 2021, KPPU: Bali Alami Perbaikan
Penghargaan ini diberikan setelah melalui proses penilaian yang dilakukan sejak September 2021 secara kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan responden dari 34 provinsi di Indonesia, dengan didasari oleh nilai Indeks Persaingan Usaha (Competition Index) maupun penilaian mandiri berdasarkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan yang ada, khususnya pelibatan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kebijakan ekonomi yang diambil serta peningkatan tumbuh kembang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat bermanfaat dan berdaya guna untuk masyarakat.
Meski perhelatan ini telah dua kali diselenggarakan (sejak tahun 2020), kami yakin publik atau bahkan stakeholder terkait belum terlalu familiar dengan istilah Indeks Persaingan Usaha, salah satu aspek penilaian KPPU Award ini, serta bagaimana manfaatnya bagi perekonomian nasional.
Merujuk narasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indeks Persepsi Persaingan Usaha telah ditetapkan sebagai salah satu indikator pencapaian sasaran peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian, dimana secara nasional ditargetkan penilaian Indeks Persepsi Persaingan Usaha dapat mencapai angka 5 pada tahun 2024.
KPPU Ungkap Kelangkaan Pasokan Obat dan Tabung Oksigen di Sumbagsel Jawa dan Bali
KPPU dan CEDS-Universitas Padjadjaran setiap tahun sejak tahun 2018 secara khusus telah mengembangkan Indeks Persaingan Usaha ini dalam bentuk survei persepsi kepada pemerintah, pelaku bisnis, dan publik yang dilakukan di 34 provinsi.
Survei ini ditujukan untuk memperhatikan persepsi publik atas tingkat persaingan usaha dan menentukan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan KPPU dalam menyikapi persoalan persaingan usaha di masa mendatang. ***