KSP Apresiasi Gerak Cepat DIM, Sempurnakan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

DIM tersebut pun sudah ditandatangani oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri pada Jumat (11/2/2022) pagi untuk selanjutnya diserahkan kepada DPR.

13 Februari 2022, 23:04 WIB

Jaleswari juga mengatakan bahwa pemerintah dan DPR berada pada frekuensi yang sama karena komunikasi yang terjalin dengan baik melalui diskusi yang intens. Faktor ini juga turut mempercepat upaya penyusunan pemerintah.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) sekaligus ketua Gugus Tugas RUU , Eddy O.S Hiariej, mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan berbagai substansi penyempurnaan terhadap RUU yang telah disusun DPR, mulai dari terobosan terkait pengaturan ketentuan pidana yang kini mencakup 7 jenis kekerasan seksual hingga hukum acara.

“Kita sudah mengkonstruksikan hukum acara yang memang kemudian lebih mudah dari segi pembuktian, dari segi proses, dan lain sebagainya. Dalam RUU ini soal hak korban seperti perlindungan dan pemulihan dipenuhi,” ungkap Eddy.

KSP Tegaskan Penentu Level PPKM Mengacu Pada Data dan Kajian Pakar

Selain itu, penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pemberi layanan terpadu one stop service bagi korban kekerasan seksual juga merupakan terobosan dalam RUU pemerintah.***

Artikel Lainnya

Terkini