Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih hingga tahun 2027 mengutamakan aspek keberlanjutan.
Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana produksi, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
“Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi bagaimana menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, dalam talkshow Morning Sea di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (16/6).
Hingga saat ini, KKP telah menerima 910 proposal pengajuan lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah di Indonesia.
Proposal-proposal tersebut sedang ditelaah untuk menilai potensi, keberterimaan masyarakat, serta status lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan.
Doni menekankan pentingnya kajian mendalam agar program tepat sasaran. Keberhasilan konsep ini telah teruji di Biak, Papua, dengan tujuan utama menghadirkan kemandirian masyarakat pesisir, peningkatan produktivitas, serta kesejahteraan yang lebih baik.
### Program Berkelanjutan
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, menjelaskan bahwa tahap awal program KNMP akan difokuskan pada 100 kampung yang benar-benar siap dibangun. Aspek sosial, potensi, produktivitas, dan status lahan menjadi faktor utama dalam pemilihan lokasi.
“Dari survei dan telaah proposal yang kami lakukan, banyak daerah yang diajukan tetapi status lahannya belum jelas. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena kami tidak bisa membangun di lokasi yang belum memiliki kepastian kepemilikan,” ujar Trian dalam talkshow yang sama.
Pada tahun 2025, pembangunan KNMP akan mencakup 100 kampung, sementara 1.000 kampung lainnya akan dilanjutkan pada 2026 hingga 2027.
Selain wilayah pesisir, program ini juga menyasar kampung budidaya yang mayoritas penduduknya adalah pembudidaya ikan. Ke depan, pengelolaan KNMP akan melibatkan koperasi sebagai penggerak usaha.
Untuk memastikan program berjalan berkelanjutan, KKP tidak hanya membangun infrastruktur dan sarana produksi, tetapi juga melakukan pendampingan serta rekayasa sosial. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ekosistem usaha dari hulu hingga hilir yang terintegrasi dalam satu kampung.
Selain itu, KKP akan memaksimalkan peran ribuan penyuluh perikanan guna mendampingi masyarakat di lokasi KNMP. “Kami ingin lebih dari sekadar membangun. Kami ingin masyarakat bertumbuh bersama, sehingga komunitas yang terbentuk memiliki kemandirian dari apa yang telah kita bangun,” lanjut Trian.D
Program KNMP mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan datang dari PT Pertamina Patra Niaga, yang siap membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di lokasi KNMP dan menjembatani penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan.
“Jika memang diperlukan SPBN di wilayah tersebut, kami siap mendukung, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang menjamin keberlanjutan ekonomi bagi mitra koperasi atau badan usaha yang mengelolanya,” ujar VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari komunitas nelayan. Carno, perwakilan nelayan dari Desa Cikiruhwetan, Pandeglang, berharap KNMP dapat membantu mengatasi abrasi yang melanda permukiman warga. Selain itu, ia berharap program ini mempermudah akses BBM bersubsidi bagi nelayan yang menggunakan kapal di atas 10 GT.
“Kami sangat mendukung program ini dan akan mengajak teman-teman nelayan untuk ikut serta,” ungkapnya. ***
