KSP Moeldoko: Kepentingan Publik Tetap Dikedepankan dalam Optimalisasi Sistem OSS-RBA

Hal ini menjadi komponen penting yang harus segera ditentukan sebelum rapat terbatas dengan Presiden.

“Sepanjang PDN siap menampung, ya putuskan,” tegasnya lagi.

Semua harus memastikan skema anggaran dan tata kelola kelembagaan sudah siap saat ratas dengan Presiden Joko Widodo.

XL SATU BIZ Berikan Solusi bagi Pelaku UKM, Paket Hemat untuk Bisnis di Aplikasi Majoo

Untuk itu, perlunya percepatan dalam penentuan optimalisasi OSS-RBA dalam mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif dan transparan.

Selain itu, keberhasilan penerapan sistem OSS-RBA, lanjut Moeldoko dapat menjadi salah satu pencapaian kinerja di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau legacy yang dapat dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya.

Hal ini dibangun berdasarkan based practice dari berbagai kesalahan dan kelebihan jadi terkonstruksi seperti itu (OSS-RBA),

Bertemu Pj Gubernur Mahendra Jaya, GIPI Sampaikan Optimisme Pariwisata Bali di 2024

“Kalau kita tinggalkan legacy ini dengan baik, tinggal dijalankan kepemimpinan selanjutnya,” kata mantan Pangdam III/Siliwangi ini.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menambahkan, dukungan dalam pengembangan sistem OSS-RBA, khususnya dari segi anggara perlu menjadi perhatian penting.

Pasalnya, hal ini berkaitan dengan isu teknis yang berkembang seiring dengan berlakunya sistem OSS-RBA dalam mengajukan izin berusaha.

Kominfos Denpasar Sebut Hadirnya AMSI Bali Jadi Energi Baru Atasi Informasi HOAX

Dia memandang, perlu ada satgas untuk koordinasi khusus, terutama dari stakeholder terkait sehingga akan terintegrasi dengan baik.

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko ini telah berjalan selama dua tahun, sejak secara resmi diluncurkan pada bulan Agustus 2021. Hingga saat ini, OSS-RBA sudah menerbitkan 7,1 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di 6 (enam) titik di Indonesia. ***