KSP: UU TPKS Terobosan Penting dalam Sanksi Hukum Pelaku Kekerasan Seksual

Ini menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus segera ditangani. Memang, dari sisi regulasi, Indonesia sudah mempunyai beberapa instrumen hukum yang menekankan pada upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Namun, menurut Jaleswari Pramodhawardani, regulasi yang ada saat ini masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Oleh karenanya, diperlukan adanya pembaruan dan terobosan dalam penguatan instrumen hukum tersebut.

“Untuk dapat memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan, diperlukan adanya pembaharuan dan penguatan pada instrumen hukum yang ada saat ini, yang melindungi perempuan dan anak,” tegas Jaleswari Pramodhawardani .

Antisipasi Jalur Tikus, KSP: Perkuat Pamtas RI Malaysia di Kalbar

Salah satu upaya pemerintah melakukan terobosan tersebut adalah dengan mendukung DPR dalam proses pembentukan RUU TPKS.

“Keberadaan UU TPKS menjadi salah satu terobosan penting untuk dapat memberikan sanksi hukum bagi kekerasan seksual yang semakin beragam bentuk, masuk dalam berbagai ruang kehidupan, dan eskalasinya. Untuk itu, saat ini Pemerintah bersama dengan DPR sedang menggodok pengesahan RUU TPKS,” jelasnya.

Pihaknya berharap kedepannya baik Pemerintah, maupun pun non pemerintah dapat berjuang bersama dan bersinergi mendukung, memastikan pemajuan dan perlindungan hak perempuan Indonesia.

“Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai pihak untuk bergerak secara serentak, baik pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, praktisi, NGO, media maupun masyarakat secara umum,” tegas Jaleswari Pramodhawardani .***