KTT G20, RI Usulkan Pendanaan Penanganan Kesehatan bagi Negara Miskin dan Berkembang

Indonesia mengusulkan kepada para pemimpin negara di KTT Group of Twenty (G20) agar membantu penanganan kesehatan masa pandemi di negara-negara miskin dan berkemabang./Dok. Biro Pers Setpres

Glasgow – Indonesia mengusulkan kepada para pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) agar membantu penanganan kesehatan masa pandemi di negara-negara miskin dan berkemabang.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengungkapkan hal itu dalam keterangannya di hotel tempatnya bermalam di Glasgow, Skotlandia, pada Minggu, 31 Oktober 2021.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) yang diselenggarakan di Roma, Italia telah berakhir dan menghasilkan teks deklarasi dari para pemimpin negara. 

Teks deklarasi berisi tentang isu global yang menggambarkan perekonomian dunia termasuk tindakan bersama yang dapat dilakukan negara anggota G20.

Dijelaskan Retno, ‘Leaders declaration’ ini terdiri dari 61 paragraf yang mencakup 26 isu yang menggambarkan tantangan perekonomian dunia termasuk situasi pandemi dan apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara-negara anggota G20.

Beberapa isu penting masuk dalam deklarasi tersebut antara lain kesehatan, energi dan perubahan iklim, perjalanan internasional, hingga ekonomi digital.

Bidang kesehatan, misalnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengusulkan pembentukan joint health and finance task force untuk membantu pendanaan penanganan kesehatan di masa pandemi. 

“Disepakati pembentukan joint health and finance task force untuk menyusun road map pendanaan bantuan penanganan kesehatan, khususnya untuk negara-negara miskin dan berkembang,” ungkap Retno.

Saat pembahasan mengenai pengurangan emisi karbon antarpemimpin negara-negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) berlangsung cukup mendalam alias atau sengit.

Isu energi dan perubahan iklim, sambung Retno juga menjadi perdebatan yang mendalam.

Perdebatan sengit terjadi saat membahas mengenai target pengurangan emisi karbon dan penetapan time frame menuju net zero emission.

“Dan tentunya semua sepakat bahwa untuk transisi energi diperlukan kerja sama internasional,” tambah Retno dikutip dari keterangan tertulis. 

Selain itu, Indonesia berhasil memasukkan prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dalam konteks energi dan iklim. Dalam konteks tersebut, Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang.

“Kita juga memasukkan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim USD100 miliar dari negara maju untuk negara berkembang dan pembentukan digital economy working group,” imbuhnya. (rhm) ***