Bukan Hanya Kesehatan, Pakar Ekonomi Ingatkan Dampak Masif Kerugian Ekonomi Akibat Tembakau

Badung -Permasalahan konsumsi tembakau tidak hanya berdampak buruk pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memicu beban ekonomi yang masif bagi individu maupun negara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kevin Welding, perwakilan dari tim Economics for Health, saat memaparkan materi dalam rangkaian kegiatan Asia Pacific Sub-Regional Tobacco Control Leadership Program yang berlangsung di Kuta, Badung, pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam pemaparannya, Welding menegaskan meskipun alasan utama di balik kebijakan pengendalian tembakau adalah pencegahan dampak kesehatan yang fatal—termasuk mereduksi angka harapan hidup rata-rata hingga 11 tahun bagi para perokok—analisis dari sudut pandang ekonomi memegang peran krusial dalam merumuskan kebijakan yang efektif.  

“Kita harus memahami penggunaan tembakau membawa konsekuensi biaya yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Welding di hadapan kegiatan yang dihadiri peserta dari Filipina, Kamboja, Laos, Nepal, Singapura, Indonesia, Timor Leste hingga Amerika Serikat.

Ia menjelaskan biaya langsung mencakup pengeluaran finansial yang nyata dari kantong individu, seperti biaya pengobatan dan kunjungan ke fasilitas kesehatan akibat penyakit yang berkaitan dengan tembakau.

Sementara itu, biaya tidak langsung berkaitan dengan hilangnya produktivitas, peningkatan jumlah hari sakit, serta berkurangnya tahun-tahun produktif seseorang di dunia kerja.  

Lebih lanjut, Welding menyoroti tantangan besar dalam memperhitungkan eksternalitas dari konsumsi tembakau, seperti dampak paparan asap rokok terhadap orang lain (secondhand smoke) serta beban ekonomi makro yang ditanggung oleh negara.

Berdasarkan data global, biaya kesehatan yang berkaitan dengan tembakau rata-rata menyumbang hampir 6 persen dari total pengeluaran kesehatan secara keseluruhan, atau setara dengan sekitar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global.  

Kendati demikian, ia menilai instrumen kebijakan fiskal seperti kenaikan cukai dan pajak tembakau merupakan salah satu langkah paling efektif yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

Selain berfungsi menekan tingkat konsumsi masyarakat melalui kenaikan harga produk, kebijakan fiskal tersebut juga berpotensi mendongkrak pendapatan negara yang nantinya dapat dialokasikan kembali untuk program-program kesehatan publik dan peningkatan kesejahteraan.  

Melalui forum kepemimpinan regional di Bali ini, para pembuat kebijakan dan pegiat kesehatan diharapkan mampu memperkuat strategi pengendalian tembakau dengan mempertimbangkan komprehensivitas dampak ekonomi secara menyeluruh.***