 |
| Gubernur Bali Wayan Koster/ist |
Denpasar – Kebutuhan konsumsi BBM Indonesia yang mencapai sekitar 1,2
juta barrel oil per day (BOPD) sebagian besar masih impor. Dengan pertumbuhan
kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan pada BBM impor akan terus
meningkat. Untuk itu harus segera ditanggulangi.
Demikian penegasan disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat menggelar acara
Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) via
daring, Kamis (17/12/2020).
“Oleh karena itu diperlukan penggunaan sumber energi lokal terutama energi
baru terbarukan dan gas, yang digunakan untuk pembangkit listrik sebagai
penyedia listrik bagi KBLBB. Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan
mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional,” tutur
Arifin.
Dikatannya, public launching ini bertujuan mengintegrasikan program pemerintah
pusat dengan daerah beserta stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
“Dasar pemikiran program KBLBB tersebut adalah untuk meningkatkan Ketahanan
Energi Nasional (KEN) dengan mengurangi ketergantungan impor BBM. Yang akan
berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada neraca pembayaran indonesia
akibat impor BBM,” jelasnya.
Apabila program ini berjalan mulus, pihaknnya optimis akan mampu memenuhi
target penurunan impor BBM sebesar 77 ribu barrel oil per day dari penggunaan
13 juta unit kendaraan bermotor.
Dengan begitu bekal menghemat devisa sekitar 1,8 juta USD. Yang tak kalah
pentingnya akan dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 1,1 juta ton CO2 hingga
tahun 2030.
Penyusunan Grand Strategi Energi oleh Kementerian ESDM melalui programnya
penggunaan KBLBB ini juga telah didukung dengan rencana pembangunan Stasiun
Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai
Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut
Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam
mendorong implementasi kebijakan KBLBB.
“Kebijakan ini diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah
dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi, sekaligus sebagai upaya dalam
meningkatkan kualitas kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas polusi,”
ujar Luhut.
Untuk itu, pihaknya pun mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah
daerah, dan BUMN/BUMD untuk menjadi pionir dalam penggunaan KBLBB, khususnya
sebagai kendaraan operasional di lingkup instansi masing-masing.
Selain itu pula memberikan apresiasi terhadap instansi yang telah mulai
menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasional mereka.
Gubernur Bali Wayan Koster yang turut mengikuti launching tersebut menyatakan
dukungan dan upaya yang telah dilaksanakan Pemprov Bali dalam mensukseskan
penerapan KBLBB.
Di antaranya dengan diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 45
tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Di mana dari keseluruhan energi dari
hulu sampai hilir akan dirancang sebagai energi bersih.
“Sedianya kami berencana merealisasikan kebijakan -kebijakan itu pada tahun
ini. Tapi terkendala pandemic, kami baru bisa fokus pada pembuatan SOP dari
pelaksanaan KBLBB di Bali,” kata Gubernur Koster.
Ditambahkannya, untuk memulai upaya upaya riil penerapan KBLBB di Pulau Dewata
telah diawali dengan percontohan kegiatan uji coba bus listrik pada kawasan
strategis pariwisata nasional.
Disusul peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun
penukaran baterai kendaraan listrik umum.
Selain itu, sebut Gubernur Koster, Pemprov Bali saat ini telah memanfaatkan
PLTS hibah dari Kementerian ESDM pada jaringan listrik komplek perkantoran di
lingkungan Kantor Gubernur Bali.
Di Bali, pengembangan KBLBB rencananya bakal diawali untuk area kawasan
kawasan pariwisata, seperti Sanur, Ubud dan Kuta. Untuk daerah Denpasar telah
dikoordinasikan untuk segera dilaksanakan secara bertahap. (ahs)
