Jakarta – Pakar Geografi Politik Unisma, Rasminto menilai lawatan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto atas undangan kehormatan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping merupakan kepiawaian Prabowo dalam memainkan peran politik bebas aktif Indonesia.
“Menhan Prabowo menunjukkan kelasnya yang piawai dalam memainkan peran politik bebas aktif sebagai bentuk kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan kemandirian, non-afiliasi dengan blok kekuatan tertentu, serta aktif dalam diplomasi untuk mencapai perdamaian dan kerjasama internasional yang jadi pijakan utama politik luar negeri sejak Presiden Soekarno.”, terangnya.
Rasminto menegaskan apa yang dilakukan Menhan Prabowo sebagai bentuk diplomasi strategis menjaga stabilitas kawasan.
“Kunjungan Menhan Prabowo sebagai langkah diplomasi strategis yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dengan negara-negara lain di kawasan dan di dunia, terlebih persoalan Laut China Selatan sangat rentan terjadi konflik di kawasan Asia-Pasifik”, tegasnya.
Bagi Rasminto, pertemuan Menhan Prabowo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dapat dijadikan sebagai momentum meningkatkan kerjasama Pertahanan dan Keamanan Regional.
“Kita tahu bahwa Tiongkok hampir satu dekade terakhir lahir sebagai pemain utama global dengan pertumbuhan anggaran militer kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat yang telah melampaui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan selama setidaknya satu dekade, hal ini tentu sangat strategis dalam meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan regional”, jelasnya.
Selain itu, pertemuan tersebut juga dapat menjadi platform strategis untuk membangun dialog yang konstruktif antara kedua negara.
“Pertemuan tersebut jadi platform bagi Indonesia-Tiongkok, sebab Prabowo Subianto sebagai Capres RI terpilih sudah dapat memainkan peran strategisnya yang dapat bertukar pandangan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang isu-isu global dan tantangan keamanan di kawasan Asia-Pasifik dapat dipandang sebagai bagian dari strategi politik luar negeri Indonesia yang berdasarkan pada prinsip politik bebas aktif, yaitu memperkuat kerjasama bilateral sambil tetap mempertahankan kemandirian dan integritas nasional”, terangnya.***
