 |
| Lembaha Perkreditan Desa (LPD) dan koperasi menjadi penopang perekonomian masyarakat,” tandasnya di hadapan puluhan peserta Konferensi Kemiskinan dan Pemberdayaan Indonesia IPEC 2014 di Sanur Minggu 16 November 2014. |
KabarNusa.com –
Keberadaan Lembaga Keuangan Desa Adat Sanur mampu menjadi benteng kuat
dalam pemberdayaan masyarakat setempat dalam mengatasi kemiskinan di
wilayah itu.
Wakil Ketua Desa Adat Sanur, Gusti Agung Alit
Kencana mengungkapkan, selain menjadikan Sanur sebagai desa wisata,
dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan yang diterapkan di Sanur
adalah mengedepankan peran lembaga keuangan.
“Lembaha
Perkreditan Desa (LPD) dan koperasi menjadi penopang perekonomian
masyarakat,” tandasnya di hadapan puluhan peserta Konferensi Kemiskinan
dan Pemberdayaan Indonesia IPEC 2014 di Sanur Minggu 16 November 2014.
Sanur punya 27 banjar dengan 25 LPD, bahkan ada satu koperasi memiliki asset Rp50 milyar,
“saya
rasa memberantas kemiskinan dengan LPD, satu-satunya lembaga keuangan
yang tidak bisa dijamah oleh Otoritas ,” jelas Alit Kencana yang juga
menjabat sebagai wakil ketua YPS ini.
Pengusaha mikro Ida Bagus Agung Partha menjelaskan, di Sanur sendiri selalu ada inovasi-inovasi dalam pengentasan kemiskinan.
Salah-satunya yang terbaru adalah dengan menggabungkan jenis usaha tanaman hidroponik dengan program aqua culture.
Ia baru melakukan proyek yang diklaim hemat ini baru 6 bulan lamanya.
“Saya
baru 6 bulan mencoba awalnya karena jalan ke Jepang dan disana saya
melihat konsep usaha tanaman hidroponik dan aqua culture,” jelas
pengusaha yang konsern ke konservasi terumbu karang ini.
Meski baru 6 bulan, manfaatnya jelas dirasakan olehnya bahkan setiap hari keluarganya bisa memanen sayur.
“Konsep
ini sangat bisa dicoba oleh masyarakat Bali yang ingin hidup
berwirausaha kelemahannya memang membutuhkan modal sekitar Rp6,5 juta
dan tentunya punya lahan minimal 3×1 meter dan satu lagi konsep ini
sangat hemat biaya,” promonya. (gek)
