LKPJ Gubernur Bali 2020, IPM Meningkat PDRB Menurun

Gubernur Wayan Koster/ist

Denpasar – Selama masa pandemi Covid-19 deretan capaian dibukukan
Pemerintah Provinsi Bali meskipun terjadi penurunan PDRB per kapita penduduk
Bali di tahun 2020 namun justru terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Bali.

Di tengah situasi pendemi Covid-19 yang berkepanjangan, 2020 menjadi tahun
yang berat bagi hampir seluruh pemangku kebijakan mulai pusat hingga daerah.

Untungnya, berkat kerja keras dan sejumlah langkah revolusioner, Pemprov Bali
di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka
Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mampu melaksanakan berbagai program kerja
yang diagendakan pada Tahun Anggaran 2020.

Sebagaimana terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali yang dibacakan Gubernur Bali Wayan Koster
pada Rapat Paripurna ke-2 DPRD Provinsi Bali, Senin (29/3/2021).

Koster menyampaikan, tahun 2020 yang disertai munculnya pandemi Covid-19
merupakan situasi dan kondisi yang sama sekali tak terbayangkan. “Ini menjadi
tahun penuh tantangan dan ujian berat sehingga membutuhkan kesabaran
revolusioner,” ucapnya.

Ia bersyukur, atas paswecan Ida Bhatara, Sasuhunan, Lelangit dan Leluhur,
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Induk maupun Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat
terlaksana dengan baik.

Begitu pula pandemi Covid-19 di Bali telah dapat ditangani dengan baik berkat
kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kodam
IX/Udayana, Polda Bali, Kejati Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa
Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Desa Adat, dan Desa/Kelurahan se- Bali
serta gotong-royong berbagai komponen masyarakat.

Bahkan, Provinsi Bali menjadi percontohan yang mendapat apresiasi dari
berbagai pihak dalam penanganan Covid-19 dengan memberdayakan Desa Adat
melalui pembentukan SATGAS Gotong-Royong.

Akhir tahun 2020, Daerah Bali juga dapat melaksanakan pesta demokrasi
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 6 kabupaten/kota dengan
lancar, aman, damai dan sukses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
secara tertib.

Ketua DPD PDIP Bali ini kemudian mengurai capaian makro ekonomi Bali tahun
2020.

Secara kumulatif, perekonomian Bali selama tahun 2020 tercatat tumbuh negatif
(terkontraksi) sedalam -9,31 persen atau mengalami perlambatan jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,63 persen.

Capaian pertumbuhan Bali juga masih lebih rendah dari capaian pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar -2,07 persen.

Tekanan terhadap perekonomian daerah Bali ini dipicu keterpurukan pada sektor
pariwisata, dimana pada masa pandemi diberlakukan pembatasan-pembatasan yang
melumpuhkan aktivitas wisata.

Sedangkan PDRB per kapita penduduk Bali di tahun 2020 mencapai Rp 51,18 juta,
menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 58,14 juta dan masih di bawah
angka rata-rata nasional sebesar Rp. 56,90 juta.

Jumlah penduduk miskin di Bali kondisi September 2020 mencapai 196,92 ribu
orang atau sebesar 4,45 persen.

Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali
relatif jauh lebih rendah. Karena secara nasional jumlah penduduk miskin
mencapai 27,55 juta orang atau sekitar 10,19 persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2020
tercatat sebesar 5,63 persen, meningkat 4,06 poin dibandingkan TPT Agustus
2019 yang tercatat sebesar 1,57 persen.

Berikutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2020 mencapai
75,50, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 75,38
persen.

Selanjutnya pelaksanaan program pembangunan mengacu pada APBD Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Anggaran Pendapatan yang
direncanakan sebesar Rp. 6,092 triliun terealisasi sebesar Rp.5,718 triliun
atau 93,36%.

Sementara Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp.6,924 triliun
terealisasi sebesar Rp.6,358 triliun atau 91,82%.

Sejalan dengan realisasi anggaran tersebut, Gubernur kelahiran Desa Sembiran
ini menyampaikan bahwa implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang
memasuki tahun ke-2 telah membuahkan banyak capaian.

Dalam bidang legislasi berhasil diselesaikan 40 peraturan yang sangat penting
dan strategis, terdiri dari 15 Peraturan Daerah dan 25 Peraturan Gubernur.

Menurutnya, keseluruhan peraturan ini merupakan landasan hukum untuk
meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif
pembangunan Bali yang berkaitan dengan alam, manusia dan kebudayaan sesuai
dengan filosofi Sad Kerthi.

Salah satu Pergub terbaru mengatur tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) bagi krama Bali. Pergub ini dikeluarkan karena belum ada
regulasi yang mengatur tentang PMI krama Bali yang jumlahnya sangat banyak dan
bekerja di berbagai negara.

“Pendemi Covid-19 mengingatkan bahwa kita belum punya regulasi yang mangatur
PMI. Padahal mereka memberi kontribusi yang sangat besar,” ujarnya. Dengan
Pergub itu nantinya pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian lebih
optimal terhadap PMI krama Bali.

“Kita harus tahu dimana asal mereka, tempat kerja mereka di luar negeri.
Sehingga kalau suatu ketika terjadi apa-apa, cepat tertangani,” imbuh Gubernur
sembari menyebut regulasi ini merupakan Pergub pertama di Indonesia yang
mengatur tentang PMI.

Masih dalam uraian LKPD, Gubernur juga menyampaikan capaian sejumlah program
prioritas di tahun 2020.

Pada program Bidang Pangan, Sandang, dan Papan, terjadi peningkatan ekspor
hasil pertanian, seperti manggis, kaka, buah naga, salak, kopi, dan jeruk
nipis ke negara Tiongkok, Uni Emirat Arab, Eropa dan Maladewa.

Selain itu, telah dilakukan penguatan industri sandang bekerjasama dengan
Dekranasda Provinsi Bali melalui pelestarian dan promosi tenun songket, endek,
dan produk cinderamata.

Peningkatan ekspor didukung oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang
membuka penerbangan langsung pesawat kargo dari Denpasar ke Hongkong setiap
minggu sekali.

“Saya meresmikan penerbangan langsung ini 7 November 2020. Pesawat tersebut
mengangkut sekitar 40 ton hasil kelautan dan produk kerajinan Bali. Ini
merupakan kemajuan di bidang ekspor dalam situasi pandemi Covid-19.

Program bidang pendidikan, pada tahun 2020 telah dibangun 4 unit sekolah baru
yaitu SMAN 1 di Kecamatan Abang, SMKN 2 di Kecamatan Kubu, SMAN 9 dan SMAN 10
di Kota Denpasar dengan total anggaran sebesar Rp. 48 milyar yang bersumber
dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

Masih di bidang pendidikan, dalam penanganan dampak Covid-19 terhadap
masyarakat, Pemprov mengucurkan bantuan sosial pendidikan sebesar Rp. 24,8
milyar kepada 19.882 siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB, dan kepada 9.423 mahasiswa
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Di bidang kesehatan, Pemprov fokus pada upaya pencegahan penularan Covid-19
dengan semakin memperketat pemberlakuan protokol kesehatan, peningkatan
kapasitas layanan uji swab berbasis PCR dan rapid test antigen.

Selain itu dilakukan pula peningkatan kualitas layanan pasien Covid-19 dengan
menyediakan fasilitas karantina dan rumah sakit rujukan yang dilengkapi dengan
sarana prasarana dan tenaga medis yang memadai dan memberi insentif bagi
tenaga medis dan non- medis.

Capaian liannya yaitu di Bidang Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya. Gubernur
Koster merealisasikan dana Desa Adat masing-masing sebesar Rp. 350 juta dengan
total anggaran sebesar Rp. 522,5 milyar untuk 1.493 Desa Adat yang ditransfer
langsung ke rekening Desa Adat.

Capaian lainnya adalah rampungnya pembangunan Kantor Majelis Desa Adat
Provinsi Bali serta 6 gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota (Tabanan,
Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Denpasar) dengan total anggaran
sebesar Rp. 31 milyar yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR)
BUMN, BPD Bali, dan perusahaan swasta nasional.

Sedangkan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar dibangun dengan
anggaran sebesar Rp. 3,5 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar.

Tahun ini dilanjutkan pembangunan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten
Badung dan Kabupaten Klungkung dengan total anggaran sebesar Rp. 6,6 milyar
bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN.

Pada bidang pariwisata, pihaknya telah melakukan terobosan dan berhasil
memperjuangkan dana hibah pariwisata yang diberikan kepada pemerintah
kabupaten/kota dan pelaku usaha pariwisata dengan total anggaran sebesar Rp.
1,183 triliun bersumber dari APBN.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 948 milyar lebih untuk Kabupaten Badung dan
sisanya untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Di bidang infrastruktur, dalam situasi menurunnya kemampuan anggaran negara
akibat pandemi Covid-19, Pemprov Bali bersama Pemerintah Pusat tetap dapat
merealisasikan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang
strategis, fundamental sekaligus monumental.

Proyek tersebut yaitu kelanjutan program pembangunan shortcut ruas jalan
Singaraja – Mengwitani pada titik 7 dan 8 tahun 2021.

Total anggaran pembebasan lahan sebesar Rp. 193,5 milyar bersumber dari APBD
Semesta Berencana Provinsi Bali. Sedangkan pembangunan konstruksi titik 7 dan
8 dengan total anggaran sebesar Rp. 95 milyar bersumber dari APBN Kementerian
PUPR.

Selain itu, telah mulai dilaksanakan program pembangunan Pelabuhan Segitiga
Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang dimulai tahun 2020 dan akan selesai
tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp. 555 milyar bersumber dari APBN
Kementerian Perhubungan.

Masih dalam bidang infrastruktur, pada tahun 2020 juga dilaksanakan penataan
kawasan suci Besakih yang dimulai dengan pembebasan lahan dengan total
anggaran sebesar Rp. 174 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi
Bali.

Pembangunan fisik akan dilaksanakan mulai tahun 2021 dengan anggaran sebesar
Rp. 784 milyar terdiri dari sebesar Rp. 276 milyar bersumber dari APBD Semesta
Berencana Provinsi Bali dan sebesar Rp. 508 milyar bersumber dari APBN
Kementerian PUPR.

Pada tahun 2020 telah dimulai pelaksanaan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan
Bali di Kabupaten Klungkung, yang diawali dengan normalisasi Tukad Unda dengan
anggaran sebesar Rp. 270 milyar bersumber dari Kementerian PUPR dan pembebasan
lahan (tahap 1) dengan anggaran sebesar Rp. 52 milyar bersumber dari APBD
Semesta Berencana Provinsi Bali.

Pembangunan akan dilanjutkan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan anggaran
sebesar Rp. 2,5 triliun bersumber dari pinjaman tanpa bunga program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN).

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman PEN sudah dilaksanakan tanggal 28 Desember
2020 di Jakarta.

Selain paparan umum LKPD Gubernur, Rapat Parupurna kali ini juga mendengarkan
penyampaian Ranperda Inisiatif Dewan tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor
3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Bali Ketut Tama
Tenaya menyebut, usulan ini disampaikan karena sejumlah pasal sudah tidak
relevan lagi.

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama juga
dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace),
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Pimpinan OPD Pemprov Bali dan anggota
DPRD Bali yang mengikuti secara offline dan online. (rhm)