 |
| pendataan warga secara digital dan pemberian bantuan bahan pokok makanan secara non tunai kepada warga terdampak Covid-19/Dok. LPBI NU |
Jakarta – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul
Ulama (LPBI NU) melakukan pendataan warga secara digital dan pemberian bantuan
bahan pokok makanan secara non tunai kepada warga terdampak Covid-19 di
Provinsi Jawa Timur dan Bali.
Wabah COVID-19 yang telah menjadi wabah di Indonesia sejak setahun lebih dan
berdampak pada seluruh aspek kehidupan dan telah direspon oleh banyak pihak,
baik dalam bentuk melakukan percepatan untuk pencegahan penanganan.
Pemerintah dan para pemangku kepentingan di Indonesia telah melakukan berbagai
upaya untuk percepatan penanganan Covid-19.
Selain itu menerbitkan berbagai kebijakan dan protokol kesehatan dan paling
mutakhir adalah kebijakan PPKM Mikro. Kampanye dan edukasi publik juga telah
dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan.
Pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan dan
menggalakkan vaksinasi. Bantuan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak
sosial dan ekonomi juga telah diberikan.
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU)
sebagai lembaga yang secara struktural-organisatoris merupakan pelaksana
kebijakan dan program Nahdlatul Ulama bidang penanggulangan bencana, perubahan
iklim, dan pelestarian lingkungan.
LPBI NU telah berkolaborasi selama sembilan bulan (Juli 2020 – Maret 2021)
dengan SIAP SIAGA yang didukung Pemerintah Australia melalui Program Penguatan
Ketangguhan Masyarakat Menghadapi (PKMM) Covid-19 dan Adaptasi Tatanan Baru.
Kegiatannya pendataan warga secara digital dan pemberian bantuan bahan pokok
makanan secara non tunai kepada warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang,
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan,
Kota Kediri (Jawa Timur), Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana (Bali) dan
Kabupaten Lombok Barat (NTB).
Ketua LPBI NU, M. Ali Yusuf mengatakan tujuan dari pendataan warga secara
digital adalah tersusunnya suatu sarana komunikasi efektif untuk penguatan
ketangguhan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 dan adaptasi tatanan baru
berbasiskan Geospacial Information System (GIS).
“Dengan sasaran yaitu: strukturisasi kebutuhan data dan konsultasi peningkatan
kapasitas Pokja, pembuatan platform GIS dan menyusun berbagai aplikasi
berbasis GIS yang dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data, analisis
serta monitoring dan evaluasi kegiatan PKMM,” ungkapnya dalam rilis, Kamis
(29/4/2021).
Pembagian paket bahan pokok makanan kepada warga terdampak Covid-19
dilaksanakan menggunakan aplikasi Fintech yang terdaftar di OJK.
Pemberian bantuan paket bahan pokok makanan tersebut dilaksanakan melalui
mekanisme non tunai (BaNTu), dengan tahapan sebagai berikut; identifikasi dan
penentuan calon penerima oleh Kelompok Kerja (Pokja) bersama pemerintah desa
dan diinput ke dalam data berbasis geospasial bekerjasama dengan Universitas
Indo Global Mandiri Palembang Sumatera Selatan.
Dilanjutkan dengan penyiapan barang bantuan yang dilakukan oleh warung dan
toko lokal setelah dilakukan assessment oleh Pokja berbasis daftar bahan pokok
makanan yang telah ditentukan.
Distribusi bantuan dilaksanakan menggunakan mekanisme non tunai dan digital
(e-voucher dan pengenalan wajah via smartphone) di warung dan toko lokal yang
terpilih di masing-masing RW.
Beberapa pemerintah desa sasaran program mengapresiasi sangat positif
pengembangan data warga berbasis geospasial, karena sangat membantu mereka
untuk memiliki data warga yang tidak hanya terpilah dan valid tetapi juga
dapat mengidentifikasi kondisi kesehatan dan disabilitas warga.
Data yang sebelumnya ada, selain umum dan tidak terpilah, juga tidak memiliki
informasi kondisi kesehatan dan kondisi disabilitas warga. Bahkan dari data
tersebut, pemerintah desa akhirnya mampu mengungkap kasus trafiking warga di
daerahnya.
Begitu juga dalam proses distribusi bantuan bahan pokok makanan non-tunai
dengan memanfaatkan vendor/toko setempat, telah ikut membangkitkan geliat
ekonomi lokal di masa pandemi serta kriteria pemilihan penerima manfaat dalam
program PKMM ini dirasa tepat karena proses pendataan yang akurat.
(rhm)
