 |
| Masyarakat sipil 31 negara gelar konferensi pers di Denpasar (Foto:KabarNusa) |
KabarNusa.com, Denpasar – Para pemimpin negara kawasan Asia Pasifik diminta memberi ruang bagi tumbuhnya partisipasi dan penguatan masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka.
Menjelang pertemuan Open Goverment Partnership (OGP) Asia Pasific Regional Meeting yang digelar di Nusa Dua 4-7 Mei 2015 yang akan dibuka Presiden Susilo Bambang YUdhoyono, 153 lembaga civil society Organization (CSO) dari 31 negara menggelar pertemuan tandingan.
Organisasi masyarakat sipil itu berkumpul membuat komunike yang ditelorkan pada 4 Mei kemarin yang masuk dalam agenda CSO Day yang antara lain mendorong pemerintah kawasan Asia Pasifik, mengadopsi inisiatif pemerintahan yang terbuka (open goverment).
“Kami meminta pemimpin negara atau pemerintahan menjamin hak-hak masyarakat sipil sejalan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan,” ujar juru bicara CSO Ahmad Faisal dalam keterangan resminya di Denpasar, Senin (5/5/2014).
Mereka mendesak negara untuk memberi keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan dan pengawasannya. Negara harus menjami seluas-luasanya bagi penegakan hak masyarakat sipil dalam kerangka berjalannya demokrasi.
“Juga dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi,” tegas Faisal yang juga Direktur Eksekutif MediaLInk.
Dia menambahkan, dari pengalaman dan pengamatan para aktivis CSO Asia Pasifik, oGP dinilai belum mampu memberikan jaminan tergadap akses informasi dan pelayanan publik.
Contohnya, Indonesia, UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pelayanan Publik belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Hal sama disampaikan Sekretaris Jenderal Transparancy International Indoensia, bahwa pemerintah di kawasan tersebut, harus menjalakan perannya dan tetap memiliki komitmen global.
“Negara anggotra OGP, harus terbuka mengkaselerasi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat perspektif anti korupsi,” tegasnya lagi.
Apalagi, Indonesia menjadi Ketua OGP selama dua tahun ke depan dituntut lebih maju dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GPP. Yang memprihatinkan, sejauh ini baru Indonesia dan Thailand yang telah melaksanakan prinsip itu di kawasan Asia Tenggara. (rma)
