Masuki Masa Kampanye Pilgub, Wali Kota Rai Mantra Resmi Cuti

Wali Kota Denpasar Rai Mantra didampingi istri dalam sebuah kesempatan/dok.kabarnusa

DENPASAR – Pasangan calon nomor urut dua Ida.Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang Wali Kota Denpasar sesuai ketentuan, selama masa kampanye telah mengajukan cuti penuh per 15 Februari 2018.

Usai tahapan Pilkada di Bali telah memasuki penetapan pasangan calon dan pengambilan nomor urut paslon, untuk itu para paslon yang aktif dalam jabatannya sesuai dengan aturan perudang-undangan diwajibkan melakukan cuti atau mengundurkan diri selama proses kampanye.

Permohonan cuti Rai Mantra yang maju sebagai calon Gubernur Bali bersama calon Wakil Gubernur Ketut Sudikerta, telah diajukan per 26 Januari 2018.

Surat Keputusannya (SK) dari Gubernur Bali atas nama Mendagri pun sudah turun, demikian disampaikan Sekretaris Kota Denpasar AAN Rai Iswara yang ditemui di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (14/2/2018).

SK dengan nomor 130/172/B.Pem.Otda ditandatangani Gubernur Bali Made Mangku Pastika tertanggal 29 Januari 2018 telah memberikan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Walikota cuti terhitung mulai 15 Februari hingga 23 Juni mendatang.

SK tersebut ditembuskan kepada Presiden, Mendagri, Wakil Wali Kota Denpasar, Ketua DPRD Denpasar, Ketua KPU Kota Denpasar, Ketua Panwaslu Denpasar, serta Sekretaris Kota Denpasar.

Sebagai pengganti Walikota Rai Mantra selama cuti, Gubernur Bali atas nama Mendagri menunjuk Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara sebagai pelaksana tugas (Plt) walikota.

“Plt-nya sudah ditetapkan, yakni Bapak Wakil Jaya Negara, jadi semua tugas-tugas walikota sekarang akan dilaksanakan Bapak Jaya Negara,” kata Rai Iswara.

Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, IB. Mayun Suryawangsa mengatakan, sesuai peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 Jo Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri selama masa kampaye harus menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

“Agar bisa lebih fokus dalam menghadapi pilkada sehingga tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan,” jelasnya. (rhm)