Masyarakat Keluhkan Pelayanan Publik di Bali

“Kondisi ini yang melahirkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah,” papar Umar, dalam diskusi yang digelar Solidaritas Jurnalis Katolik Bali (SJKB).

KabarNusa.com – Masyarakat masih banyak mengeluhkan ketidaktransparansinya pelayanan publik di Provinsi Bali menyusul 169 laporan terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali.

“Kualitas pelayanan publik saat ini, belum bisa memenuhi harapan masyarakat,” kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab, dalam Diskusi ‘Transparansi dan Kualitas Pelayanan Publik’, di Aula Keuskupan Denpasar, Sabtu 29 November 2014.

Penyebabnya, aparatur pemerintah yang mestinya bertugas melayani publik justru menjadi bagian dari masalah.

“Kondisi ini yang melahirkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah,” papar Umar, dalam diskusi yang digelar Solidaritas Jurnalis Katolik Bali (SJKB).

Selain itu, dalam hal-hal tertentu mentalitas feodalisme birokrasi masih sangat melekat dengan pemerintah.

Mentalitas ini juga menyebabkan dalam urusan tertentu, pemerintah kesulitan untuk memberikan pelayanan publik secara berkualitas.

Karenanya, dia mendorong masyarakat termasuk SJKB, guna menyadarkan pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Kita harus ingatkan pemerintah bahwa masyarakat sesungguhnya sudah melayani pemerintah. Maka sudah sepantasnya pemerintah juga memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” tandas alumnus Universitas Gadjah Mada itu.

Masyarakat juga perlu mendorong pelayanan publik agar transparan. Sebab, transparansi sangat dibutuhkan publik.

“Minimal publik tahu apakah pemerintah benar-benar bekerja atau tidak,” tegas Umar, dalam diskusi yang dipandu Wakil Ketua SJKB Marianus Susanto Edison.

Dalam diskusi mencuat juga persoalan pungutan bagi warga yang belum memiliki KTP, yang dilakukan oleh pihak banjar yang dinilai tidak punya dasar jelas dan tidak tranpasaran. Pungutan uang bai warga Penduduik Musiman itu, tidak memiliki standar jelas dan berbeda antara banjar satu dengan lainnya. 

Yang menjadi penting yang wajib diperhatikan pemerintah terkait transparansi pelayanan publik ini adalah kejujuran.

“Kejujuran itu sangat penting. Kalau pemerintah tidak jujur, maka di situ jelas ada korupsi,” tegas Umar. (kto)