![]() |
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo/istimewa |
JAKARTA – Pemerintah mengajak masyarakat terus mengembangkan demokrasi yang baik dengan berpolitik sesuai karakter ke-Indonesiaan yang penuh tatakrama etika dan budaya bangsa Indonesia.
Ajakan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam menanggapi dinamika sosial politik yang terjadi di Tanah Air. Ia memiliki pandangan, Pemilu adalah siklus bernegara yang harus terjadi dalam siklus setiap 5 tahun sekali sesuai amanat Konstitusi UUD 1945.
“Pemilu adalah ciri bahwa NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem politik demokrasi”. kata Tjahjo dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (4/1/2018).
Penyelenggaraan Pemilu disamping tahapan proses pelaksanaaan, Pemilu juga membutuhkan iklim yang sehat, sejuk, dan damai. Dia memaknai dalam kontestasi Pemilu merupakan arena pertarungan gagasan, ide, konsep, dan pemikiran bagaimana cara mengelola negara yang disampaikan kontestan dan tim suksesnya.
Karena itu, mMasalah perbedaan pilihan politik masyarakat, baik Pileg dan Pilres harus didudukan dalam koridor dan bingkai komitmen merawat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Mari berpolitik dengan tetap berkarakter ke-Indonesiaan, yakni penuh tatakrama, etika dan budaya Indonesia”, kata Tjahjo menegaskan. Menurutnya, peradaban demokrasi yang berkarakter ke-Indonesiaan, adalah demokrasi yang berbasis budaya dan etika yang dianut masyarakat Indonesia.
Semua itu menjadi kekuatan dan pembeda karakterisktik dari nilai demokrasi Indonesia dibandingkan praktik demokrasi bangsa-bangsa lain di dunia.
“Hoax adalah sumber penyakit sekaligus racun yang merusak peradaban demokrasi Indonesia dan bahkan lebih jauh dari itu bisa menjadi sumber konflik yang menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa”, tegas Tjahjo.
Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus bersatu menolak dan melawan hoax (informasi bohong). (rhm)