Menteri Desa Ingin Sarjana Jangan Cari Kerja ke Kota

Menteri Marwan Jafar (foto:istimewa)

Kabarnusa.com –
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi berharap para lulusan perguruan
tinggi tidak perlu berbondong-bondong bekerja ke Kota sebaliknya mereka
bisa menyuarakan semua aspirasi untuk memperkaya proses pengambilan
kebijakan di desa-desa.

Hal itu disampaikan Marwan saat
menghadiri Konfrensi Nasional III Inovasi Lingkungan Terbangun Restorasi
Permukiman Desa-Kota yang dihadiri mahasiswa dari berbagai Universitas
di Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Senin (12/10/2015).

Salah satu kelemahan dalam proses pembangunan desa selama ini adalah lemahnya peran dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat
desa biasanya hanya jadi subjek yang tidak banyak dilibatkan, baik
dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan.

“Ini
semua problem lama yang harus kita dobrak. Bersyukur sudah ada UU Desa
yang memposisikan masyarakat desa sebagai pemeran utama dalam
pembangunan nasional,” kata Marwan dalam keterangan tertulisnya diterima
Kabarnusa.com.

Kata dia, desa sudah jadi pelaku pembangunan yang didukung perangkat kuat serta dana desa yang besar.

Mahasiswa,
, harus ikut menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat desa.
Karena itu, jika sudah lulus, mahasiswa jangan pergi ke kota tapi
bangunlah desa.

“Pemerintah pasti mendengar apa yang
disampaikan mahasiswa karena pikiran positif dari perguruan tunggi akan
jadi rujukan dalam membuat kebijakan yang konstruktif,” jelas Marwan.

Tak
lupa, tokoh asal Pati, Jateng ini juga meminta rekomendasi dari
mahsiswa yang konstruktif demi pemberdayaan masyarakat desa. Termasuk
dalam proses penataan ruang desa yang selama ini sangat lemah.

Dalam
sistem perencanaan tata ruang, kelemahan yang dirasakan karena selama
ini kebijakan pemerintah kurang menjadikan masyarakat sebagi subjek
dalam perencanaan.

Kemudian pelaku pembangunan tidak terbuka
dalam proses penataan ruang. Juga karena rendahnya upaya pemerintah
dalam memberi informasi tentang akuntabilitas tentang penataan ruang.

“Bahkan sinergi antara swasta dan masyarakat kurang optimal dalam tata ruang prmbangunan,” kata Marwan.(ari)