Menteri Susi: Laut Indonesia Pemersatu Bukan Pemisah Negara

Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di BDA Sukamandi, Subang Jawa Barat

SUBANG – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengungkapkan, Indonesia merupakan negara yang dianugerahi laut yang luas dengan berbagai kakayaan dan potensi di dalamnya.

Demikian disampaikan Menteri Susi dalam sambutan yang dibacakan Kepala Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi Wayan Suarya di Subang, Kamis (17/8/2017)

Penyuluh Perikanan peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) Peningkatan Kinerja Pendampingan Kelompok dan peserta Diklat PIM III serta Karyawan Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi mengikuti Upacara Peringatan Kemerdekan RI di halaman kantor BDA Sukamandi.

Menteri Susi dalam sambutannya dibacakan Suarya selaku Inspektur Upacara mengungkapkan, Indonesia merupakan negara yang dianugerahi laut yang luas dengan berbagai kakayaan dan potensi di dalamnya.

“Salah satu tugas kita sebagai abdi negara adalah menjaga dan mengelola nikmat titipan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” katanya.

Disebutkan, sejak dulu Indonesia telah memiliki pelabuhan laut dan pelabuhan sungai yang dikunjungi kapal-kapal dagang dari negara lain.

Para pendahulu kita menyadari betul pentingnya kedaulatan maritim bagi bangsa Indonesia sehingga akhirnya mengeluarkan konsep negara kepulauan melalui Deklarasi Djuanda di tahun 1957.

Melelui perjuangan yang panjang, Dunia internasional akhirnya menerima konsep Deklarasi Djuanda tersebut pada UNCLOS 1982 yang mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat.

“Bahwa laut Indonesia merupakan pemersatu dan bukan pemisah negara, sehingga terciptalah kedaulatan yang bagi bangsa Indonesia dalam menentukan masa depannya,” tegas Meneteri Susi.

Terkait hal itu, Meneteri Susi menyebutkan KKP memiliki tanggung jawab besar terhadap sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. “Kita adalah bagian dari maju mundurnya sektor kelautan dan perikanan Indonesia,” tegasnya.

Diakui, kebijakan yang ditempuhnya terkait pengaturan alat dan cara penangkapan ikan serta kebijakan lain yang mungkin tidak populer. “Kita bekerja bukan untuk popularitas, melainkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, khusunya untuk para nelayan itu sendiri,” kilahnya.

Pada kesempatan tersebut Menteri Susi juga mengungkapkan pemberian penghargaan kepada pagawai KKP berupa tanda kehormatan Satyalancana karya satya bagi 874 orang, Satyalancana wira karya dan penghargaan Satyalancana pembangunan masing-masing untuk satu orang. (gus)