 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Jepang untuk penurunan tarif impor bagi produk perikanan Indonesia saat bertemu para pengusaha Jepang |
JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Jepang untuk menurunkan tarif impor bagi produk perikanan Indonesia hingga nol persen. Susi juga meminta Jepang untuk menurunkan tarif impor terhadap komoditas perikanan dari Indonesia menjadi nol persen.
Ini bukan untuk kepentingan perusahaaan-perusahaan Indonesia, tetapi untuk perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.
“Jadi, tolong setujui itu (re: penurunan tarif impor produk perikanan) tanpa syarat,” tutup Menteri Susi saat bertemu para pengusaha Jepang dalam forum Japan External Trade Organization (JETRO) bersama 13 perusahaan Jepang yang bergerak di bidang perikanan dan usaha pendukungnya melakukan kunjungan ke Jakarta dan Bitung pada 29 Januari hingga 1 Februari 2019.
Salah satu rangkaian kegiatan kunjungan tersebut adalah pelaksanaan _event_ Indonesia-Japan Business and Investment Forum tanggal 29 Januari 2019 bertempat di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV lantai 15, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat.
Turut hadir, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto sebagai perwakilan dari KKP.
Menteri Susi meluruskan reformasi bidang perikanan yang dilakukan pemerintah Indonesia bukan bertujuan untuk membatasi bisnis, mengurangi porsi bisnis, atau pun mengurangi keuntungan pengusaha.
Melainkan untuk membuat industri perikanan lebih mudah mendapatkan sumber material yang berkelanjutan melalui komitmen yang dibangun bersama.
“Kita ingin pasar sudah mulai mengenali sustainability policy yang dilakukan sebuah negara. Saya berharap Jepang akan mendukung policy-policy publik yang menjaga keberlanjutan dari sumber daya alam kita. Untuk apa? Untuk bisnis terus jalan, bukan untuk menyusahkan pengusaha,” terang Susi.
Setiap pembatasan dan larangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan akan bermanfaat untuk meningkatkan angka produksi SDA. Ini harus diingat semua, oleh para pemangku kepentingan yang mengatur kebijakan publik.
Hal ini pulalah yang tengah kita upayakan di Indonesia. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita membutuhkan setiap pelaku usaha untuk bergabung bersama. Untuk berkomitmen bersama dengan kami,” tuturnya.
Salah satu contohnya ialah menjaga keberlanjutan glass eel (benih sidat – tangkapan di alam) Menteri Susi mengingatkan bahwa belut akan menjadi langka jika glass eel terus-menerus dieksploitasi dan dieskpor.
Guna mendukung upaya bisnis perikanan yang berkelanjutan itu, Menteri Susi menuturkan bahwa Indonesia akan sangat senang untuk belajar dari Jepang mengenai praktik-praktik yang telah berhasil mereka lakukan selama ini. (rhm)
