Merasa Dikurbankan, KMHDI Sebut Menpora Lecehkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika

Menpora Imam Nachrwai/net)

JAKARTA – Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menilai Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi telah melecehkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dengan kebijakan yang dianggap diskriminatif dan penelantaran bagi organisasi kemahasiswaan tersebut.

Serangkaian tindakan dan kebijakan Kemenpora, selaku kementerian yang bertanggungjawab membina organisasi kepemudaan, dianggap menelantarkan dan mendiskriminasi KMHDI sebagai wadah nasional untuk semua mahasiswa Hindu di Indonesia.

Salah seorang Presidium Pusat KMHDI, Wiratnaya mengungkapkan, penelantaran tampak sejak insiden pembatalan mendadak kehadiran Menpora Imam Nahrawi pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) XII KMHDI di Lampung, Agustus 2015 lalu.

“Padahal, ketika itu, Menpora sudah menyanggupi hadir dan membuka kegiatan nasional tersebut,” ujar dia dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com Senin (29/8/2016).

Hal sama ditegaskan Wirayasa dan Putu Suwiase Presdium KMHDI lannya, sejak itu, penelantaran KMHDI oleh Kemenpora terus terjadi.

Puncak penelantaran itu, dengan ketidakhadiran Menpora membuka Mahasabha X KMHDI di Kendari, Sulawesi Tenggara, 25-28 Agustus 2016.

Sejatinya, Pimpinan Pusat KMHDI menyatakan sudah mengajukan surat resmi memohon kesediaan Menpora membuka Mahasabha –forum tertinggi pengambilan keputusan di KMHDI yang setara dengan Kongres di organisasi lain.

Hanya saja, sejak dikirimkan pada Mei 2016 lalu, tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Kemenpora.

“Setiap kali ditanya ke Kemenpora, kami selalu tidak mendapat jawaban yang tegas, bahkan terkesan dipingpong,” tukas Wirayasa.

Menjelang pembukaan Mahasabha, Menpora Nahrawi menyampaikan pesan bahwa dirinya akan diwakili pejabat Kemenpora dari Deputi II Pengembangan Pemuda.

Faktanya, yang datang mewakili Menpora untuk membuka Mahasabha adalah Staf Ahli Kemenpora Faisal Abdullah.

Akibat kKesimpangsiuran informasi soal siapa yang mewakili Menpora untuk acara kepemudaan sepenting ini menunjukkan buruknya komunikasi Menpora dan kurangnya penghargaan Menpora pada KMHDI.

“Bagi kami, ini bukti penelantaran dan diskriminasi Menpora,” kata Suwiase.

Kemudian, saat sejumlah kader dan alumni KMHDI mempertanyakan sikap Menpora Imam Nahrawi di media sosial, jawaban yang disampaikan Menpora justru menunjukkan kurangnya pemahaman atas organisasi kepemudaan Hindu yang seharusnya dia bina.

Lewat akun twitter @imam_nahrawi, Menpora mengaku tidak bersikap diskriminatif pada KMHDI karena pernah hadir membuka Mahasabha X Pemuda Hindu Peradah Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, pada Oktober 2015.

Hal tersebut membuktikan, Menpora memang menelantarkan kami karena tidak bisa membedakan Peradah dan KMHDI,” kata Suwiase.

Sebagai protes atas kebijakan Menpora itu, kini di Twitter ramai beredar cuitan dengan tagar #menporadiskriminasi .

Atas serangkaian penelantaran dan tindakan diskriminatif Menpora ini, Pimpinan Pusat KMHDI menyatakan akan segera melayangkan surat protes resmi dan mengadukan tindakan ini ke Presiden Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Meski minoritas, kehadiran KMHDI merupakan elemen penting dari keberagaman dan kebhinekaan Indonesia. Penelantaran Menpora tidak bisa dianggap remeh dan merupakan pelecehan semangat pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi bangsa Pancasila,” tegas Wiratnaya.

Diketahui, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) berdiri pada 3 September 1993 sebagai organisasi mahasiswa Hindu tingkat nasional seiring dengan penyelenggaraan Mahasabha I KMHDI di Denpasar, Bali. Pendiriannya diinisiasi organisasi-organisasi mahasiswa Hindu dari berbagai kampus perguruan tinggi di Indonesia.

Disebut-sebut, jumlah anggota KMHDI tercatat hampir 9 ribu mahasiswa di seluruh Indonesia.

Sejak awal berdiri, visi KMHDI adalah menjadi wadah perjuangan dan alat pendidikan kader mahasiswa Hindu yang religius, humanis, nasionalis dan progesif. (rhm)