 |
| Seminar Nasional dan Talkshow “Sinergi Metrologi Pulihkan Ekonomi Nasional” secara daring /Dok.BSN |
Jakarta – Metrologi memegang peran sentral dalam upaya pemulihan
ekonomi dan kesehatan masyarakat terlebih saat pandemi Covid-19.
Memperingati Hari Metrologi Sedunia tahun 2021, Badan Standardisasi Nasional
(BSN) bekerjasama dengan Direktorat Metrologi (Ditmet) Kementerian Perdagangan
serta Himpunan Mahasiswa Metrologi dan Instrumentasi Akademi Metrolog
menyelenggarakan Seminar Nasional dan Talkshow “Sinergi Metrologi Pulihkan
Ekonomi Nasional” secara daring pada 24-27 Mei 2021.
Tema seminar dan talkshow adalah peran metrologi dalam menciptakan kesadaran
akan pentingnya peran pengukuran dalam bidang kesehatan, dan juga dalam
peningkatan kesejahteraan hidup, khususnya di masa pandemi COVID-19.
Tema tersebut sejalan dengan tema World Metrology Day 2021, Measurement for
Health.
Beberapa pembicara hadir dalam acara ini diantaranya Deputi Bidang Standar
Nasional Satuan Ukuran BSN, Hastori; Deputi Bidang Akreditasi BSN, Donny
Purnomo JE, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)
Kementerian Perdagangan RI, Veri Anggrijono; Duta Pasar Rakyat Juara Jawa
Barat, Atalia Praratya; serta narasumber lainnya.
“Metrologi memegang peran sentral dalam inovasi ilmiah, industri manufaktur,
perdagangan, kesehatan, keselamatan, keamanan dan perlindungan terhadap
kepentingan umum,” tutur Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran BSN,
Hastori dalam siaran pers, Kamis (27/5/2021).
Dijelaskan, aktifitas pengukuran ini sangat penting dalam menjamin kesesuaian
suatu produk terhadap standar yang diacu, khususnya jaminan bahwa pengukuran
yang dilakukan dalam memproduksi barang tersebut telah sesuai, termasuk
bagaimana menguji kesesuaian produknya.
Saat ini penanganan pandemi Covid-19, penggunaan alat kesehatan yang
terkalibrasi, diharapkan dapat mempercepat penurunan jumlah kasus aktif dan
pada akhirnya memulihkan perekonomian nasional.
“Memastikan hasil pengukuran dari alat kesehatan yang digunakan terjamin
nilainya dan mampu telusur ke sistem internasional, menjadi pekerjaan rumah
kita bersama,” tandasnya.
Deputi Bidang Akreditasi BSN, Donny Purnomo berpendapat, metrologi harus
mendapatkan pengakuan internasional.
Di seluruh dunia ini, National Metrology Institute/lembaga metrologi nasional
sedang terus memajukan ilmu pengukuran dengan mengembangkan dan memvalidasi
teknik pengukuran baru pada level kepuasan yang diperlukan.
Dalam mengelola Standar Nasional Satuan Ukuran, BSN sebagai lembaga metrologi
nasional di Indonesia juga berpartisipasi dalam perbandingan pengukuran yang
dikoordinasikan oleh Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), untuk
memastikan keandalan hasil pengukuran di seluruh dunia.
The International Organization of Legal Metrology (OIML) sendiri mengembangkan
beberapa rekomendasi internasional khususnya yang berhubungan langsung dengan
transaksi perdagangan, bertujuan untuk meluruskan dan mengharmonisasikan
berbagai persyaratan di dunia.
OIML juga mengoperasikan sistem sertifikasi OIML (OILML-CS) yang memfasilitasi
penerimaan internasional dan perdagangan secara global terhadap alat ukur yang
terregulasi.
“Sistem metrologi internasional ini memberi jaminan dan keyakinan bahwa
pengukuran yang dihasilkan akurat, menyediakan dasar yang kuat untuk
perdagangan global saat ini dan membantu kita mempersiapkan diri untuk
menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” ujar Donny.
Pengukuran yang digunakan saat ini adalah suatu sistem yang telah disepakati
oleh negara-negara penandatangan konvensi meter.
Dan Indonesia adalah salah satu diantaranya, dimana hampir seluruh negara
mengadopsi Sistem Internasional Satuan ini (SI) atau sistem metrik. SI inilah
yang menjadi acuan secara global untuk semua pengukuran.
Dalam rangka keberterimaan, BSN juga telah melakukan Kesepakatan Saling
Mengakui (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan organisasi metrologi
regional yaitu Asia Pasific Metrology Programme (APMP) dan internasional yaitu
Bureau International Des Poids et Mesures (BIPM) atau yang lebih dikenal
dengan Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan.
“Sehingga, hasil pengukuran atau kalibrasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang
SNSU, dapat diterima di negara yang telah menjadi anggota APMP dan BIPM,”
imbuhnya.
Saat ini pengelolaan metrologi di Indonesia dikelola oleh 2 instansi teknis
yaitu Badan Standardisasi Nasional melalui Deputi Bidang Standar Nasional
Satuan Ukuran, dan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi.
Disamping kedua instansi tersebut, Kementerian Kesehatan juga telah mempunyai
regulasi terkait pengukuran yang dilakukan di lingkup peralatan kesehatan.
“Infrastruktur metrologi nasional yang kokoh dan kuat serta diakui secara
internasional, secara tidak langsung dapat menjamin mutu dan kualitas produk
yang dihasilkan oleh industri dan secara tidak langsung dapat juga
meningkatkan perekonomian nasional,” jelas Donny.
Peran metrologi ternyata juga sangat terlihat dalam bidang perdagangan secara
online yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam
memastikan bahwa alat ukur, takar, dan timbang yang digunakan dalam transaksi
perdagangan serta kuantitas barang dalam keadaan terbungkus, sesuai dengan
ketentuan.
Demikian pendapat Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
(PKTN) Kementerian Perdagangan RI, Veri Anggrijono. Veri mengatakan, jasa
ekspedisi menjadi salah satu sektor yang memperoleh perhatian, mengingat
banyak sekali transaksi perdagangan yang menggunakan alat timbang.
“Dengan penggunaan alat timbang yang sesuai dengan ketentuan, sudah bertanda
tera, diharapkan dapat memastikan bahwa konsumen memperoleh tarif dan ongkos
kirim sesuai dengan berat timbangan yang sebenarnya,” ujarnya.
Veri pun mengungkapkan berbagai terobosan yang dilakukan Kementerian
Perdagangan guna mendorong terselenggaranya kegiatan metrologi legal, yang
tidak hanya untuk memberikan perlindungan konsumen tetapi juga mendorong
pemulihan ekonomi nasional.
Sebagai contoh, bersama 405 unit metrologi legal Provinsi DKI Jakarta
melakukan pelayanan tera ulang serta pengawasan terhadap alat ukur, takar,
timbangan dan perlengkapannya.
Sementara, untuk membantu tugas pemerintah daerah, Kemendag menunjuk juru
timbang di pasar nasional dan juru takar di SPBU yang terus digalakkan
sehingga setiap UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan dapat
termonitor dengan baik secara digital melalui aplikasi yang telah dibangun
oleh Direktorat Metrologi.
Pentingnya metrologi ternyata juga diakui Duta Pasar Rakyat Juara Jawa Barat,
Atalia Praratya. Dia menilai metrologi memiliki peran penting dalam
perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendorong pasar wilayah Jawa Barat
Tertib Ukur.
Sebagai duta pasar rakyat, ia menghimbau transaksi yang menggunakan timbangan
untuk menjaga kondisi timbangan harus bersih, tidak basah, dan tidak berkarat;
serta timbangan harus ditera sah. Ia pun memberikan tips agar timbangan
menunjukkan hasil yang sesuai.
“Sebelum menimbang, pastikan timbangan dalam kondisi setimbang/nol, posisi
timbangan harus rata/datar. Saat menimbang, pastikan barang diletakkan dengan
benar pada timbangan,” ungkapnya.
Berdasarkan data, saat ini terdapat 1.315 pasar di Jawa Barat yang dikelola
pemda dan desa. Atalia juga mendorong pasar wilayah Jawa Barat untuk
menerapkan SNI 8152:2015, Pasar Rakyat yang telah ditetapkan oleh BSN.
Edukasi akan pentingnya peran pengukuran perlu digaungkan secara terus-menerus
ke seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan agar amanat yang
tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
untuk mewujudkan ketertiban dan jaminan kebenaran hasil pengukuran dapat
dicapai.
Sehingga, pada akhirnya dapat mendukung agenda-agenda pembangunan nasional
yang bertujuan meningkatkan perekonomian nasional melalui pengukuran atau
metrologi. (rhm)
