iptek
|
|
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Senin (28/12/2020) dari Ubud, Gianyar, memimpin konferensi pers baik secara online/offline yang bertajuk “Belajar dari 2020, Bangkit Menuju 2021”/ist |
Gianyar – Pemerintah akan mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi
sosial di tahun 2021 sebagai mitigasi pandemi Covid-19.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyampaikan itu saat memimpin
konferensi pers baik secara online/offline yang bertajuk “Belajar dari 2020,
Bangkit Menuju 2021” di Ubud, Gianyar Bali, Senin (28/12/2020).
Tahun 2020 untuk berdiskusi bersama rekan-rekan media massa dan membahas
strategi, indikator, serta target pembangunan secara lebih mendalam dan
komprehensif terkait percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di
tahun mendatang.
Suharso memaparkan 6 Strategi Besar Transformasi Perekonomian Indonesia di
tahun 2021 mendatang. Pertama, SDM Berdaya Saing; yang di dalamnya termasuk
sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter),
riset dan inovasi.
Kedua, produktivitas sektor ekonomi; industrialisasi, produktivitas UMKM dan
modernisasi pertanian. Ketiga, Ekonomi hijau; ekonomi rendah karbon, blue
economy, transisi energi. Keempat, Transmisi Digital; infrastruktur digital,
pemanfaatan digital, penguatan enabler.
Kelima, integrasi ekonomi domestik (economic powerhead); infrastruktur
konektivitas, supergub, hub laut, hub udara dan domestic value chain. Keenam,
pemindahan IKN; sumber pertumbuhan baru, menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.
“Tahun depan, Indonesia mengusung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” sebagai mitigasi pandemi
Covid-19 yang hingga akhir minggu ketiga Desember 2020 mencapai 671.778 kasus
di Indonesia,” sebutnya.
Setidaknya ada tiga pelajaran penting dari 2020. Pertama, pentingnya strategi
yang adaptif untuk menjaga resiliensi perekonomian akibat adanya tekanan
tiba-tiba yang berpengaruh pada investasi dan kesempatan kerja yang melemah.
Kedua, penyesuaian struktural yang cepat, tepat, dan terpadu, baik di level
pusat dan di level daerah untuk adaptasi mitigasi Covid-19.
Ketiga, koreksi atas kebijakan pemerintah di berbagai aspek, dan perlunya arah
baru sebagai fondasi ke depan dengan perubahan, penataan, dan penyesuaian
strategi baru, menggantikan strategi lama demi mempercepat pembangunan.
Pandemi Covid-19 telah mendorong terjadinya evolusi yang dipercepat pada pilar
transformasi digital. Pertemuan virtual dengan beragam platform muncul di
berbagai negara, termasuk di Indonesia.
“Kita hidup di sebuah new reality, yang ditandai sebagai less contact economy,
atau less contact society. Hal ini sebagai kenyataan baru yang kita hadapi dan
akan terapkan ke depan,” tutur Suharso.
Terdapat lima peluang dan tantangan perekonomian 2021. Pertama, penanganan
Covid-19 secara tepat, cepat, terukur, dan holistik, mengingat vaksin akan
menjadi game changer menekan laju penyebaran Covid-19, dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan secara disiplin.
Kedua, tekanan terhadap daya beli masyarakat, walau lebih moderat, mengingat
pemulihan sektor bisnis berlangsung secara bertahap, mengikuti tahapan
pengendalian penyebaran virus.
Kemudian, ketiga, 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi dan reformasi sosial
yang akan dilaksanakan dengan semangat baru, paradigma baru, cara baru,
bekerja extraordinary, tidak konvensional dan tidak birokratis.
Keempat, reformasi sosial yang berkeadilan dengan UMKM dan ekonomi perdesaan
sebagai penyangga pemulihan ekonomi nasional akan menjadi prioritas.
Ditambahkan, kelima, 2021 adalah momentum mendorong pembangunan lingkungan
hidup, mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan, pembangunan rendah
karbon, mitigasi perubahan iklim sebagai cerminan dari “green economy” dan
bahkan, “blue sky”.
“Untuk itu, pentingnya, kita memetakan sektor mana yang paling parah, moderat
dan ringan akibat pandemi COVID-19. Ada sektor ekonomi yang bertahan, bahkan
justru meningkat di tengah pandemi.
Peluang untuk memanfaatkan sektor yang meningkat seperti e-commerce, logistic,
food delivery, teknologi, obat-obatan, streaming service, ekonomi kreatif, dan
bahkan tanaman hias dan anggrek yang menjadi tren baru di era work from
home, stay at home,” ujar Menteri Suharso.
Covid-19 juga memberikan pelajaran kebijakan agar kita menata lagi sistem
kesehatan nasional, sistem ketahanan bencana, sistem ketahanan pangan, maupun
sistem perlindungan sosial. Tahun 2021 diperkirakan menjadi tahun awal
pemulihan ekonomi.
Ini momentum untuk mendorong reformasi sosial, baik aspek perubahan struktural
maupun perubahan kultural, mindset, dan paradigma. Tahun 2021 menjadi momentum
untuk memperkuat pendekatan collaborative work, collaborative governance, dan
policy networks untuk menghadirkan pelayanan publik.
Di sektor kesehatan, status kesehatan masyarakat di Indonesia membaik, dilihat
dari penurunan angka kematian ibu, bayi, dan stunting. Di 2021, penguatan
sistem kesehatan akan dikuatkan dengan testing dan tracing sekaligus terus
mendorong implementasi protokol kesehatan dan pemberian vaksin.
Bappenas menyiapkan reformasi kesehatan sebagai respons dan pembelajaran
terhadap Covid-19. Ada delapan area reformasi kesehatan, yakni pendidikan dan
penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan rumah sakit dan
layanan kesehatan di DTPK.
“Kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian
penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi,
digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat,” imbuh Direktur Kesehatan dan Gizi
Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.
Upaya pemulihan ekonomi di 2021 akan terus dilakukan dengan mengaktifkan
kembali mesin penggerak ekonomi yakni industri, pariwisata, dan investasi,
melalui perbaikan pada berbagai aspek.
Tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 4,5-5,5 persen atau
titik tengahnya 5 persen dengan pemulihan berbentuk V-shape. Pertumbuhan
ekonomi tersebut membutuhkan investasi sebanyak 5.800-5900 triliun rupiah
dengan sektor swasta berkontribusi paling besar.
Dengan demikian, sektor swasta memiliki peran penting dalam pertumbuhan
ekonomi 2021,” imbuh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia
Adininggar Widyasanti.
Peranan investasi domestik akan terus meningkat, sektor pariwisata akan pulih
secara bertahap, sementara sektor industri akan pulih dan tumbuh hingga lima
persen sehingga tenaga kerja yang terserap adalah 18,4 juta orang.
Pemulihan ekonomi juga akan ditopang pembangunan infrastruktur untuk
meningkatkan stok infrastruktur yang kini baru mencapai 43 persen terhadap
PDB.
Salah satu isu yang akan diurai adalah persoalan pengangkutan yang menyebabkan
biaya logistik Indonesia lebih tinggi sehingga menimbulkan efek domino
terhadap kualitas kesehatan dan berdampak pada transformasi ekonomi secara
nasional.
Pembangunan integrated port dan integrated airport network yang akan menjadi
penghubung bagi pembangunan juga menjadi salah satu prioritas.
“Ke depan, fokus kami ke pembangunan infrastruktur yang mendukung reformasi
struktural dan transformasi ekonomi, termasuk transformasi digital yang
penting dalam upaya mendorong ekonomi, terutama dengan mendukung kegiatan
perdagangan, pendidikan, hingga kesehatan,” tutur Deputi Bidang Sarana dan
Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana.
Sektor pertanian tumbuh positif karena adanya panen raya kedua, dengan nilai
tukar petani tercatat meningkat menjadi 102.
Pada tahun 2021 ada kebijakan strategi mengembangkan sistem pangan nasional,
di mana akan dijaga hulu sampai hilir. Adanya hilirisasi juga dilakukan untuk
peningkatan nilai tambah pangan skala lokal. Jadi, pangan kita, dari produksi
sampai ada di meja makan, kita fokuskan.
“Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkap Deputi Bidang
Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.
Ketahanan energi 2021 diprediksi masih on track, baik ketersediaan energi,
bauran, dan akses.
Ada tiga dimensi yang menjadi fokus ketahanan energi, yakni keamanan energi
yaitu bagaimana negara menyediakan energi sekarang dan masa depan, lalu
ekuitas untuk menyediakan energi, hingga keberlanjutan lingkungan terkait
transisi menuju energi yang terjamin dan bebas emisi.
Pada bidang pembangunan sosial, 2021 menjadi tahun reformasi sosial sebagai
langkah mitigasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan Tingkat Pengangguran
Terbuka naik menjadi 7 persen.
Pengurangan pengangguran melalui pemulihan ekonomi akan terwujud dengan
implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan investasi, pusat-pusat
pertumbuhan, industri pengolahan, hingga mendorong pariwisata.
Beberapa target indikator makro untuk 2021 di antaranya Tingkat Pengangguran
Terbuka 5,9-6,5 persen, Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen, hingga rasio gini
0,377-0,379.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi
Yulaswati mengungkapkan, jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi tambahan skema
jaminan sosial yang berkaitan erat dengan kemampuan penyediaan pelatihan dan
lapangan kerja.
“Pemerintah juga memastikan layanan jemput bola di layanan Dukcapil untuk
melakukan pendaftaran penduduk sekaligus untuk memperkuat sistem jaminan
sosial terintegrasi, mematikan kelas rawat inap, jaminan pekerjaan, serta
monitoring dan evaluasi yang terpadu,” imbuh Yulaswati.(rhm)
