Jakarta – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, mengecam keras aksi brutal yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI terhadap Markas Polres Tarakan pada Senin malam, 24 Februari 2025. Insiden tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan pada fasilitas kepolisian, tetapi juga melukai anggota Polres Tarakan yang sedang bertugas.
Noor Azhari menegaskan bahwa tindakan anarkis seperti ini merupakan bentuk pelanggaran hukum serius dan mencederai prinsip negara hukum.
“Penyerangan terhadap institusi kepolisian oleh gerombolan bersenjata yang diduga oknum prajurit TNI adalah preseden buruk yang mencoreng nama baik institusi negara. Pelaku harus diproses hukum dengan tegas dan dijatuhi hukuman berat agar ada efek jera,” ujarnya.
Ia juga mendesak komandan satuan terkait untuk bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.
“Dalam sistem militer, disiplin dan kepatuhan terhadap hukum merupakan nilai utama yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pimpinan satuan yang bersangkutan harus turut diperiksa guna memastikan sejauh mana kelalaian terjadi sehingga insiden ini bisa berlangsung tanpa kendali”, tegasnya.
Lebih lanjut, Noor Azhari meminta Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mengusut tuntas akar permasalahan yang melatarbelakangi serangan tersebut.
“Pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan saja, tetapi juga harus menyasar pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam rantai komando”, katanya.
Menurutnya, negara tidak boleh kalah dengan tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum aparat sendiri.
“Jangan sampai ada impunitas. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Noor Azhari, apabila tindakan seperti ini tidak ditindak dengan tegas, maka berpotensi menimbulkan konflik serupa dikemudian hari.
“Profesionalisme dan kedisiplinan aparat negara harus dijaga agar masyarakat tetap merasa aman dan percaya terhadap institusi penegak hukum. Harus ada tindakan tegas sebagai efek jera”, tandasnya.
Noor Azhari menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik bagi anggota TNI maupun Polri yang terbukti melanggar aturan.
“Ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan ujian bagi komitmen kita dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas negara,” pungkasnya.***
