Muhammadiyah Desak Status Bencana Nasional: ‘Jangan Biarkan Rakyat Kehilangan Kesabaran’

Bantul – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melayangkan desakan keras kepada Presiden RI untuk segera menetapkan status Bencana Nasional atas musibah banjir bandang yang melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah ini dinilai bukan sekadar urusan administratif, melainkan manifestasi kehadiran negara bagi rakyatnya yang tengah berduka.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, menegaskan penetapan status ini adalah kunci untuk memberikan ketenangan psikologis dan kepastian politik bagi para korban yang telah menderita selama lebih dari tiga pekan.

Pesan Kemanusiaan untuk Presiden
Berbicara di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat (19/12/2025), Busyro menekankan bahwa rakyat membutuhkan bukti nyata komitmen pemimpin mereka.

“Siapa yang tidak butuh ketenangan jiwa? Penetapan ini akan menenangkan jiwa masyarakat Aceh dan provinsi lainnya. Ini menunjukkan originalitas kemanusiaan dan kebangsaan kita,” ujar Busyro.

Pihaknya,juga memperingatkan pemerintah agar tidak meremehkan durasi penderitaan warga.

Menurutnya, penanganan yang lambat berisiko memicu hilangnya kesabaran publik dan ketegangan sosial yang tidak perlu.

Berdasarkan hasil monitoring via Zoom dengan perwakilan di wilayah terdampak, PP Muhammadiyah mencatat adanya ketimpangan antara urgensi di lapangan dengan kecepatan respons pemerintah pusat.

Evaluasi 3 Minggu: Penanganan dinilai masih lamban dan jauh dari harapan.

Sentilan untuk Kabinet: Busyro meminta para menteri (“pembantu Presiden”) untuk tidak mencari alasan atau menghindar dari tanggung jawab evakuasi dan pemulihan.

Akses Bantuan: Terkait polemik bantuan internasional, Busyro menyayangkan sikap yang antipati tanpa kajian akademis yang jelas. Menurutnya, dalam kondisi darurat, akal sehat (common sense) harus dikedepankan demi keselamatan nyawa.

Poin Utama Desakan Muhammadiyah:

Status Hukum, Segera tetapkan Bencana Nasional untuk percepatan logistik. |

Dampak Psikologis  Memberikan rasa aman dan perhatian bagi keluarga korban.

Bantuan Asing Jangan asal menolak bantuan internasional tanpa kajian akuntabel.

Peringatan Sosial  Cegah gesekan antara rakyat dan aparat akibat penanganan yang berlarut-larut.

Muhammadiyah menegaskan  masyarakat sipil siap bergerak bersama pemerintah tanpa harus diminta, asalkan negara menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menuntaskan krisis ini. ***