Negara Hadir, Pekerja Hotel Sultan Tak Ditinggalkan

Jakarta, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi nasib karyawan Hotel Sultan di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.

Di tengah proses hukum yang menegangkan, negara memastikan transisi pengelolaan aset berjalan dengan prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan lapangan kerja.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menekankan perhatian pemerintah bukan semata pada pengamanan aset negara, melainkan juga pada masa depan para pekerja.

“Kami hadir untuk melindungi mereka yang menggantungkan hidup di kawasan ini. Sengketa ini adalah antara negara dan korporasi, bukan dengan para karyawan,” ujarnya.

Langkah nyata segera dilakukan melalui pembentukan Posko Layanan Alih Kelola Blok 15 GBK. Posko ini menjadi ruang konsultasi dan solusi bagi karyawan, vendor, maupun penyewa fasilitas hotel yang terdampak.

Pemerintah membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya agar keresahan para pekerja dapat terjawab.

Plh Direktur Utama PPKGBK, Hendry Arisandi, menambahkan karyawan eksisting berpeluang bergabung dengan manajemen baru di bawah naungan GBK.

Pendataan dan verifikasi akan dilakukan untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi sesuai hukum ketenagakerjaan.

“Kami ingin memastikan transisi ini berjalan mulus, tanpa mengganggu agenda yang sudah terjadwal,” katanya.

Optimisme pemerintah bukan tanpa alasan. Hendry menyinggung keberhasilan transformasi Blok 14, dari Jakarta Convention Center (JCC) menjadi Jakarta International Convention Center (JICC).

“Pengelolaan negara justru meningkatkan profesionalisme dan kepastian usaha. Kami yakin Hotel Sultan akan mengikuti jejak sukses itu,” tegasnya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan PT Indobuildco mengosongkan lahan dan menyerahkan aset kepada negara bersifat serta merta.

Pemerintah pun mengimbau agar pihak pengelola lama bersikap kooperatif demi kepentingan para pekerja.

Penundaan hanya akan memperburuk kondisi usaha dan menambah kecemasan keluarga besar Hotel Sultan.***