 |
| Anggota Komisi III DPRD Bali dari Partai Demokrat I Nengah Tamba |
BADUNG– Tidak adanya daya dukung infrastruktur jalan yang dipakai alasan tidak layaknya pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng dinilai sangat aneh dan sempitnya cara berfikir dalam melihat masalah.
Saat ini, rencana pembangunan Bandara Buleleng terus bergulir namun belum menemukan kemajuan signifikan lantaran, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tak kunjung menerbitkan izin penentuan lokasoi (penlok).
Dalam pandangan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Nengah Tamba, mestinya dalam melihay rencana mega proyek itu secara utuh komprehensif. Jadi, tidak bisa sepenggal sepenggal secara parsial begitu saja.
Dia tidak bisa memahami argumentasi yang mengatakan faktor infrastruktur yang menentukan dibangunnya bandara di Buleleng.
Padahal pembangunan bandara itu pastinya akan terintegrasi dengan pembangunan yang lain.
“Investor itu kan serius menggarap bandara, dan pasti semua akan terintegrasi. Apalagi pembangunan bandara tidak cukup waktu setahun, pasti infrastruktur akan terbangun,” tuturnya disela kegiatan kampanye Paslon No. 2, Mantra-Kerta di Badung, Minggu 25 Maret 2018.
Pihaknya juga menyesalkan jika ada pendapat yang menyebutkan, untuk membangun bandara harus ada jalan dulu.
“Alangkah sempitnya cara berpikir kalau demikian,” tandas politikus Partai Demokrat ancang-ancang maju maju ke pusat sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019.
Politikus asal Jembrana yang mengusung tagline “Tamba Menuju Senayan” itu berujar, dengan investasi 70 triliun lebih pasti investor akan berpikir soal itu
Ia justru mengapresiasi langkah Gubernur Bali, Made Mangku Pastika yang langsung menemui Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, dianggap tepat.
“Begitulah semestinya langkah seorang gubernur dalam menyikapi persoalan ini,” demikian Tamba (rhm)
