ROOTS: Gaung Kritik dan Refleksi Bali yang Memikat, Diperpanjang Hingga 14 Juli!
5 Juli 2025,
23:39
WIB
 |
| Moeldoko saat memimpin delegasi Indonesia di OGP Global Summit 2018 di Giorgia/foto:biro pers setpres |
GEORGIA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Indonesia berkomitmen dalam membangun penguatan masyarakat sipil dengan mempromosikan keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi publik dan menekankan respon pemerintah dalam pemenuhan aspirasi publik.
Moeldoko menyampaikan hal itu selaku pimpinan delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi kelima Open Government (OGP) Global Summit 2018 yang berlangsung Tbilisi, Georgia, 16-18 Juli 2018.
Forum ini dihadiri delegasi 96 negara terdiri dari perwakilan pemerintah, parlemen, peneliti, akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang bergerak dalam isu anti korupsi, keterbukaan dan pelayanan publik.
Forum ini sangat penting karena menunjukkan kepedulian kita terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah terutama dalam mewujudkan keterbukaan dan percepatan perbaikan pelayanan publik.
Dalam pertemuan itu Moeldoko menyatakan, bahwa Kantor Staf Presiden bersama Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan organisasi masyarakat sipil bertugas memastikan penerapan prinsip keterbukaan melalui inisiatif Open Government di Indonesia.
Moeldoko memaparkan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah penguatan bagi masyarakat sipil, di antaranya mempromosikan keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi publik, serta menekankan respon pemerintah dalam pemenuhan aspirasi publik.
“Memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang efektif merupakan tugas yang harus dijalankan pemerintah dalam upaya membangun kepercayaan dari warganya,” tegas Moeldoko.
Ia menguraikan, berbagai langkah komitmen pemerintah untuk memenuhi pelayanan publik, terutama terkait pemenuhan informasi di antaranya dengan membuat ‘LAPOR’ sebuah sarana terintegrasi nasional yang menampung berbagai keluhan dan masukan masyarakat, terutama terkait program pembangunna dan pelayanan publik.
“Kami juga tengah menyusun regulasi terkait tata kelola layanan informasi digital, seperti e-Government dan Satu Data, yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi yang diproduksi pemerintah,” sambungnya.
Terlebih, sudah satu dekade ini lahirnya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Pada forum multilaretal ini Indonesia duduk sebagai Dewan Pengarah untuk periode 2015-2018.
Ikut mendampingi Kepala Staf adalah Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho. Hadir di antara delegasi Indonesia adaah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Mayoritas delegasi hadir dari perwakilan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch, TIFA, Indonesian Parliamentary Centre, MediaLink, Hivos, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan Publish What You Pay Indonesia.
Rangkaian acara dimulai sejak Senin 16 Juli 2018 kemarin ketika Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri courtesy meeting dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, yang merupakan penyelenggara utama inisiatif Open Government di Georgia.
Hari ini, mantan Panglima TNI itu dijadwalkan menghadiri pertemuan Dewan Pengarah OGP pada 17 Juli 2018.
Di Tbilisi, Kepala Staf Kepresiden juga berkunjung ke Public Service Hall, yang merupakan layanan satu atap pemerintah Georgia. Layanan satu atap ini sudah mulai diadopsi di Indonesia melalui hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
“Kantor Staf Presiden siap memperluas cakupan MPP bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” demikian Moeldoko. (rhm)
