 |
| ilustrasi |
DENPASAR – Masyarakat diminta berani melapor jika menemukan bukti kuat adanya praktek-praktek yang dapat mencederai proses penerimaan CPNS di Provinsi Bali.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhattab menyatakan, dalam penerimaan CPNS Tahun ini, ada beberapa hal yang menjadi perhatiannnya yakni pertama, proses penerimaan diharapkan berlangsung secara transparan,
“Ombudsman Bali meminta agar pemerintah daerah sudah mengumumkan kepada publik terkait formasi yang dibutuhkan dan apa yang menjadi persyaratannya,” tegas dia dalam keterangan resminya Rabu (19/9/2018),
Yang kedua, masyarakat diminta untuk menghindari diri dari cara-cara yang tidak tepat, seperti memanipulasi data diri dan dokumen yang dibutuhkan. Umar melanjutkan, ketiga, pemerintah daerah harus mewaspadai oknum-oknum intenal dan eksternal yang mencoba mengiming-imingi publik dengan dalih bisa meluluskan seseorang menjadi CPNS,
Poin keempat, publik dimohon mempercayai sepenuhnya bahwa pemerintah daerah tidak bisa memanipulasi kelulusan seseorang karena semua tahapan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan
“Kelima, kami akan mengawasi jalannya proses penerimaan CPNS ini, dan karena itu publik dimohon berani melapor jika mengalami atau menemukan sesuatu yang menciderai proses penerimaan CPNS ini kepada Ombudsman Bali,” demikian Umar. (rhm)
