Buleleng – Pengendalian inflasi oleh TPID Kabupaten Buleleng seperti pelaksanaan operasi pasar, manajemen produksi dan lainnya dalam mengatasi gejolak harga, khususnya pada volatile food berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari menyampaikan itu saat penyerahan, bibit
cabai yang dialokasikan untuk Kabupaten Buleleng sebanyak 6.000 bibit cabai pada Selasa, 11 Oktober 2022
Menurut Diah Utari, operasi pasar hingga manajemen produksi turut menyumbangkan stabilitas harga
pangan yang tercermin pada inflasi volatile food di Kabupaten Buleleng pada bulan September 2022 sebesar -3,29% (mtm).
Dalam kerangka menciptakan stabilitas harga pangan itu pula, diharapkan program tanam cabai di perkarangan rumah tangga, dapat mengisolasi rumah tangga terhadap dampak kenaikan harga cabai.
Hal tersebut perlu diantisipasi ke depan seiring menjelang hajatan besar puncak G20, perayaan Natal dan Tahun Baru dan periode liburan.
Diah Utari mengapresiasi program kegiatan ini juga merupakan implementasi dari kegiatan urban farming.
Kegiaatan diawali sosialisasi digitalisasi Sistem Pembayaran (SP) yang diikuti oleh lebih dari 400 peserta secara daring dan luring bertempat di ruang auditorium pasca sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Buleleng,
Sosialisasi tersebut terkait dengan perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia seperti QRIS, BI-Fast dan lainnya
Diharapkan sosialisasi kepada peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan respons yang diperlukan untuk SP digital.
Penjabat Bupati Kabupaten Buleleng, Ketut Lihadnyana menyampaikan Kabupaten Buleleng merupakan daerah penghasil dan pengguna dari komoditas
pangan.
Karenanya, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan juga berbeda. Upaya perlu
dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir.
Di sisi hulu, menajemen produksi dengan mengatur pola tanam dengan memperhatikan tren pasokan dan harga.
Di sisi distribusi juga perlu dijaga agar ketersediaan pasokan di pasar tetap terjamin sehingga ekspektasi konsumen tetap terjaga. Pada sisi hilir pelaksanaan operasi pasar dilakukan secara konsisten dan terukur.
Manajemen pola tanam dapat dilakukan di lahan-lahan terbatas melalui lembaga masyarakat seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Hal tersebut mempertimbangkan struktur organisasi PKK merupakan yang terlengkap dari pusat sampai dusun/desa.
Dengan struktur yang lengkap tersebut, diharapkan program pengendalian inflasi dapat menjangkau daerah lebih luas.
Anggota DPR-RI Dapil Provinsi Bali, I
Gusti Agung Rai Wirajaya yang hadir dalam acara menyampaikan, kelancaran distribusi merupakan hal yang penting
dalam pengendalian inflasi.
Perlu diantisipasti praktik tidak bertanggung jawab dengan menahan
suplai komoditas yang dapat mengakibatkan kenaikan harga dan menguntungkan sebagian pihak. ***