 |
| Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat menghadiri sosialisasi penerapan program Global Badget dari BPJS Cabang Klungkung di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung/ist |
Semarapura – Untuk meningkatkan optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional
– Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Pemerintah Kabupaten Klungkung siap
mendukung dan menerapkan sistem pembayaran global (Global Budget) yang
dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.
Dalam menjalankan program tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (FKRTL) di Kabupaten Klungkung.
“Kami Pemerintah Daerah tentu akan mendukung dan siap menerapkan Global
Budget. Semoga dengan adanya program ini, pelayanan kesehatan di Kabupaten
Klungkung dapat berjalan dengan baik dan optimal,” ujar Bupati Klungkung, I
Nyoman Suwirta saat menghadiri sosialisasi penerapan program Global Badget
dari BPJS Cabang Klungkung di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati
Klungkung, Senin (11/1/2021).
Guna memuluskan program tersebut, Bupati Suwirta mengajak semua pihak untuk
bersama-sama menanamkan sikap yang jernih, berfikir yang positif dengan niat
yang tulus untuk mengajak masyarakat hidup sehat.
Bupati menambahkan agar nantinya BPJS Klungkung bisa membuat sistem pelayanan
yang baik, agar Klungkung semakin baik dalam sistem mengelola anggaran.
Tidak kalah penting, kata Suwirta adalah RSUD Klungkung dengan Rumah Sakit
Swasta juga harus bekerjasama yang baik dan tentunya tetap memberikan
pelayanan yang maksimal, sehingga nantinya tidak terjadi permasalahan disaat
pasien berobat.
“Mari bersama-sama jaga komitmen dan kerjasama yang baik agar program ini bisa
nantinya menghasilkan sebuah outpun maupun outcam yang maksimal,” imbuhnya.
Kepala BPJS Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak mengatakan Global
Budget merupakan salah satu sistem pembayaran rumah sakit berdasarkan pada
anggaran atau sejumlah besaran biaya.
Klungkung sebagai kabupaten pertama di Bali yang mengikuti pelaksanaan program
tersebut. Yang mendasar dalam pelaksanaan program ini yakni peran FKTP sebagai
gate keeper adalah salah satu kunci utama keberhasilan implementasi Global
Budget.
Diperlukan persiapan seperti kelengkapan sarpras yang memadai, SDM yang
mumpuni dan waktu layanan (24 jam) untuk menunjang layanan kesehatan ditingkat
primer.
Selain itu, Rumah Sakit akan lebih selektif memilih pasien yang akan dilayani,
apabila terdapat kasus non spesialistik atau bukan kasus non emergency
diupayakan tuntas di FKTP.
Karena semakin tinggi kasus yang dilayani di Rumah Sakit maka semakin besar
budget yang akan dikeluarkan, sehingga dapat berdampak pada resiko kekurangan
budget.
“Tugas dan fungsi tim monev juga harus memastikan kendali mutu, kendali biaya
di semua fasilitas kesehatan (FKTP dan FKRTL) harus sejalan dengan kepuasan
peserta, tanpa harus mengurangi kwalitas layanan,” imbuihnya.
Potensi resiko yang dapat terjadi dengan implementasi Global Budget yakni FKTP
belum siap/belum mampu/belum optimal dalam menangani kasus-kasus yang
seharusnya tuntas di FKTP, sehingga peserta masih banyak yang dirujuk ke
FKRTL.
Potensi resiko lainnya yaitu rumah sakit menolak rujukan FKTP karena dianggap
bukan kasus spesialistik/emergency, peningkatan kasus rujukan antar Rumah
Sakit untuk menghindari kekurangan budget dan keluhan peserta/masyarakat
karena pola pikir yang terbiasa berobat ke Rumah Sakit dan lebih nyaman
ditangani oleh Dokter Spesialis.
Kepala BPJS Endang Simanjuntak berharap pemerintah daerah mendukung melengkapi
sarana prasarana dan SDM di FKTP dan memastikan optimalisasi layanan FKTP dan
FKRTL sesuai dengan tupoksinya.
Selain itu, rutin melakukan monev dan utilisasi review terfokus kepada faskes
(FKTP/FKRTL) yang dianggap kurang dalam melaksanakan komitmen layanan.
(rhm)
