Parlemen Dunia Sadari Kemiskinan Tantangan Global Terbesar dalam Pembangunan Berkelanjutan

NUSA DUA – Para delegasi parlemen dunia menyadari masalah kemiskinan menjadi tantangan terbesar secara global dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan Suistainable Development Goals SDGs.

Hal itu menjadi perhatian serius dalam pertemuan dunia World Parliamentarian Forum on Sustainable Development yang berlangsung Nusa Dua Bali pada 6-7 September 2017 di Nusa Dua Bali.

Dengan kata lain, pembangunan inklusif dan berkeadilan sebagai prinsip dasar dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Leave No One Behind) harus menjadi komitmen seluruh negara.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen dalam Forum Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan Nurhayati Assegaf menegaskan semua parlemen menyebutkan bahwa harus inklusif.

Artinya, semua warga negara harus mempunyai akses yang sama, akses pendidikan, kepemilikan dan permodalan. “Jadi tidak membedakan agama, ras dan gender,” ungkap Nurhayati selaku

Dalam sesi ketiga World Parliamentary Forum dengan tema Leave No One Behind, para delegasi parlemen dunia mengakui kemiskinan menjadi salah satu dalam hambatan pencapaian target SDGs. Kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi adalah tantangan global terbesar.

Untuk itu, diperlukan langkah transformatif parlemen dalam membuat regulasi guna mendukung pencapaian SDGs. Sebab, kemiskinan dinilai bukan hanya masalah teknis tetapi masalah politik. Diketahui, ada 800 juta manusia masih berada di bawah garis kemiskinan.

Beberapa delegasi bahkan memandang pembangunan ekonomi bukan hanya untuk materi saja, tetapi lebih jauh untuk psikologis dan emosi masyarakat kecil. Dimana tekanan materi, menjadikan mereka rentan terhadap perilaku kekerasan.

Untuk membangun inklusivitas, semua pihak harus memastikan pendidikan yang berkualitas dan merata, menciptakan ketahanan pangan, mendorong pencapaian kesetaraan gender, memberdayakan anak dan perempuan.

Selain itu, memperkuat langkah pelaksanaan dan revitalisasi Kemitraan Global untuk pembangunan berkelanjutan sehingga tidak ada satu pun Negara atau bangsa yang tertinggal.

Dalam kesempatan sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro yang hadir sebagai salah satu speaker mengatakan, komitmen Indonesia kuat dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Terlihat dari rencana aksi yang telah disusun Bappenas dalam RPJMN 2015-2019. Ketika SDGs diluncurkan, semua langsung memasukkan sebagian besar dari target dalam 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi, meskipun itu bagian dari RPJMN itu otomatis bagian dari SDGs.

“Sehingga kita harapkan pada tahun 2030 sebagian besar goal (SDGs) sudah kita capai,” tutur Bambang

Dia menambahkan, aksi nyata pembangunan yang inklusif dan setara, dengan memasukkan perspektif hak asasi manusia, DPR RI bersama Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas pada tahun 2016 untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Menurutnya, “hal ini dinilai sebagai gerakan yang signifikan dan telah mengubah perspektif nasional terhadap orang-orang penyandang cacat dari masyarakat berdasarkan pendekatan berbasis HAM,” tutupnya. (rhm)