PB Taekwondo Indonesia Janji Bereskan Kisruh Skorsing Atlet di Bali

Rombongan DPRD Bali saat bertemu pengurus PB TI di Jakarta membahasa kisruh skorsing atlet

DENPASAR – Ketua Harian Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Zulkifli Tanjung menegaskan pihaknya akan menyelesaikan kisruh skorsing atlet-atlet muda atau pelajar di Bali yang tengah bersiap mengikuti kejuaraan Pekan Olah Raga (Porprov) Provinsi Bali

Hal itu disampaikan Zulkifli menyikapi skorsing beberapa atlet TI Kota Denpasar yang dijatuhkan pengurus TI Bali. Kepada wartawan belum lama ini, Zulkifli menegaskan masalah itu jangan dilibatkan karena dipandang sudah cukup jelas.

“Udah-udah clear lah, kita bereskan, pasti kita bereskan,” janji Zulkifli.

Sikap PB TI mengundang pertanyaan mengingat banyak kalangan mulai aktivis peduli anak, para orang tua hingga wakil rakyat mempertanyakan Kisruh Skorsing terhadap beberapa atlet Taekwondo Kota Denpasar oleh Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali.

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali yang sempat memediasi permasalahan kekisruhan skorsing masal terhadap Atlet Taekwondo Kota Denpasar dan mengundang Dispora Bali, Dikpora Kota Denpasar, BP3A, KONI Bali, KONI Denpasar, Pengkot TI, KPPAD, dan Satgas Perlindungan Anak.

Terkait sikap PB PI itu, Wakil Ketua Komisi IV I Nyoman Wirya mengaku heran padahal pihaknya sudah berusaha memediasi melibatkan berbagai kalangan dan Pengprov TI Bali, untuk duduk bersama mencari solusi terbaik dan agar secepatnya permaslahan ini bisa diselesaikan.

Faktanya, masalah itu tetap belum bisa diselesaikan sehingga harus memutuskan mendatangi Pengurus Besar (PB) Taekwondo Indonesia di Jakarta.

“Kalau masalah ini kecil, kan harusnya bisa diselesaikan di Daerah tidak harus sampai melibatkan pengurus Pusat,” Kata Wirya di Denpasar beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kisruhnya skorsing sewenang-wenang terhadap atlet Taekwondo Denpasar tinggal menunggu jawaban dari Pengurus Besar (PB) Taekwondo Indonesia di Jakarta.

“Komisi IV DPRD Bali sikapnya sudah jelas meminta cabut skorsing terhadap atlet Denpasar,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Pihaknya mendesak Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali untuk segera mencabut skorsing tersebut dan jangan sampai membiarkan kasus ini berlarut-larut. Harus ada kejelasan siapa nantinya yang akan bisa menyelesaikan kisruh skorsing atlet TI Denpasar. Apakah pengurus pusat atau pengurus daerah.

“Siapa yang lebih berwenang membereskan ini?. Pertemuan di Daerah tidak menemukan titik temu, dan bagaimana nantinya keputusan dari Pengurus Besar (PB) Taekwondo Indonesia di Jakarta, kita harapkan yang terbaik,” tanya Wirya.

Ia mengingatkan, di dunia olah raga harus mampu memupuk kebersamaan saling mengokohkan bukan saling merubuhkan. Semua pihak diminta memperkuat kebersamaan karena du olah raga harus saling menyadari kelebihan dan kekurangan.

“Yang merasa menang jangan merasa menang sendiri, Yang merasa mengambil sikap atau kurang tepat harus legowo dan menyadari kekeliruan. Dan akhirnya, Pengprov TI Bali, PBTI pusat maupun Atlet bisa duduk bersama lagi,” demikian Wirya.

Diketahui, Pertemuan di Pengurus Besar Taekwondo Indonesia berlangsung cukup lama, pertama diperbolehkan masuk keruangan Ketua Umum adalah rombongan dari anggota Dewan.

Mereka diterima Ketua Harian Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Zulkifli Tandjung dan Ketua Litbang PBTI Antoni Siregar. Sementara aktivis perlidungan anak Siti Sapurah yang mendampingi atlet-atlet yang diskorsing tidak diperbolehkan masuk mengikuti pertemuan mereka.

Skorsing telah diberikan Pengprov sejak bulan Oktober 2016 lalu. Setelah munculnya foto-foto atlet taekwondo Denpasar yang berangkat ke Malaysia Open 2016 bersama Cornelius Ratu (Sekretaris TI Kota Denpasar) yang sudah duluan diskorsing.

Seluruh atlet, oficial, dan pelatih yang berangkat ke Malaysia diberikan skorsing dengan alasan melindungi orang yang sedang menerima hukuman. (rhm)