 |
| Kepala UPT Lemdiklat BIWI Marine Training Center Ida Bagus Putu Astina tunjukkan sertikat BST (foto:Kabarnusa) |
Kabarnusa.com, Denpasar – Gubernur Bali Made Mangku Pastika diminta bertindak membantu persoalan yang dihadapi ribuan pelaut yang terancam gagal berlayar lantaran tidak mengantongi ijazah atau sertifikat keahlian.
Belum dimilikinya sertifikat yang sangat dibutuhkan bagi pelaut itu, bukan kesalahan pihak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di pelayaran namun karena terkendala kerumitan birokasi di pusat.
“Sudah empat bulan ini, proses terbitnya sertifikat yang sangat diperlukan oleh pelaut yang bekerja di kapal dari Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub tidak ada kepastian,” jelas Kepala UPT Lemdiklat BIWI Marine Training Center Ida Bagus Putu Astina dalam keterangan resminya di Denpasar Senin (24/2/e014).
Padahal, mereka sudah menyerahkan semua persyaratan, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan.
Bahkan, mereka sudah terikat kontrak kerja dengan beberapa agen untuk bekerja di kapal pesiar di luar negeri.
Sertifikat kelautan Basic Safety Training (BST) itu sangat penting bagi para pelaut sebagai syarat mendapatkan buku pelaut maupun visa.
Kata dia, tanpa sertifikat itu, TKI tidak bisa bekerja di pelayaran baik di kapal pesiar, kargo, tanker dan lainnya.
Saat ini, ribuan calon TKI di Bali itu diliputi kecemasan lantaran terancam gagal bekerja berlayar ke luar negeri.
Pihaknya banyak menerima komplain dari agen-agen pengerah TKI maupun para calon pelaut atas belum keluarnya sertifikat itu.
Lemdiklat pelayaran yang ada di seluruh Indonesia termasuk di lembaga yang dipimpinnya itu, tidak bisa menerbitkan ijasah kepada ribuan siswanya.
Astina menyebut ada sekira 600 siswa yang belum menerima ijasah dari lemdiklat yang dinaunginya.
Padahal mereka sudah mengikuti pendidikan selama kurang lebih 12 hari dan telah membayar biaya pendidikan sekitar Rp5 juta per orang.
Mereka cemas karena Ijasah itu memiliki masa berlaku selama 4 tahun.
“Yang jadi masalah banyak siswa yang terlanjur terikat kontrak kerja. Tapi mereka tidak bisa berangkat tanpa ijasah itu.,” imbuh calon DPD RI itu.
Pihaknya memibta Gubernur Bali membantu menyelesaikan masalah ini ke pusat.
“Pelaut Bali selama ini menjadi maskot terutama di kapa pesiar. Gubernur Bali harus turun tangan segera bersikap,” imbuh mantan petinggi ormas di Bali itu. (rma)
